Sejakkedatangan Snouck Hurgonje pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mempunyai beberapa kebijakan yang jelas mengenai Islam. Menurutnya di dalam Islam tidak mengenal lapisan kependetaan seperti dalam agama Kristen. Kyai tidak apriori fanatik dan penghulu merupakan bawahan pemerintah pribumi.
- Sebuah koloni, menurut pemikiran para penakluk dan pedagang asal Eropa abad ke-16 dan 17, adalah wilayah yang seharusnya menghasilkan keuntungan. Demikian tulis Bartholomew Landheer dalam "The Netherlands East Indies Come of Age" Netherlands Information Bureau, 1942. VOC alias Kompeni yang didirikan pada 1602, menjalankan betul pendapat ini. Mereka imbuh Landheer, menjadi simbol semangat komersial, dorongan kewirausahaan, dan keberanian untuk mengarungi lautan ala Belanda dalam menghasilkan keuntungan dari koloninya Hindia di Timur Jauh ini membuat Belanda terbebas dari cap buruk yang digaungkan orang-orang Portugis, yakni “isla inutiles” atau “tanah tak berguna”. Pendapatan VOC dari Hindia Belanda menurut perkiraan Oscar Gelderblom dalam "The Formative Years of the Modern Corporation" The Journal of Economic History, Vol. 73 2013 mencapai 4 juta gulden saban tahunnya, setara dengan $240 juta atau Rp3,6 triliun dengan kurs saat Kompeni memberikan uang melimpah kepada Belanda terjadi karena perusahaan ini tak dijalankan selayaknya perusahaan pada merujuk penuturan Gelderblom, Cornelis de Houtman berangkat ke Nusantara pada 1595, dan kembali dua tahun kemudian dengan tangan hampa karena pendapatan yang diperolehnya tak sebanding dengan biaya bakal Kompeni melanjutkan estafet pada 1598 dengan terlebih dulu melakukan revolusi, yakni memperkenalkan sistem "beperkte aansprakelijkheid" alias tanggung jawab terbatas untuk para investornya, yang memastikan pemberi modal tak merugi melebihi modal yang disetorkan jika ekspedisi tak membuahkan hasil. Dan untuk memastikan perusahaan rintisan ini menjadi Kompeni yang mendulang hasil manis, Belanda memberikan keistimewaan berupa “staatsbedrijf” alias kemampuan untuk bertindak selayaknya negara. VOC berhak membentuk kekuatan militer, melakukan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, dan menerbitkan mata uang untuk melakukan monopoli Belanda menciptakan negara berkedok perusahaan atau negara dalam negara-meminjam frasa yang dilontarkan Simon Schama dalam The Embarrassment of Riches 1987, menghasilkan “kekayaan yang memalukan.”Memalukan karena dengan membuat Kompeni yang memiliki kekuasaan selayaknya negara, Belanda tak menganggap penduduk pribumi Hindia Belanda sebagai manusia alias hanya objek milik perusahaan. Praktik mengeruk kekayaan tak berperikemanusiaan ini, seabad selepas Kompeni didirikan, ditentang sebagian masyarakat Belanda. Pencerahan dan Ide Persemakmuran Belanda Dalam "Indonesia and the Origins of Dutch Colonial Sovereignty" The Far Eastern Quarterly, Vol. 10 1951, Justus M. van der Kroef menyebut munculnya tentangan terhadap Kompeni, dalam konteks berperilaku selayaknya negara, merupakan buah dari menggemanya konsep "kedaulatan nasional" di Eropa sejak abad ke-18 sebagai residu dari Revolusi Prancis dengan semangat ini mendorong pelbagai negara di Eropa berlomba-lomba melakukan perubahan dengan mulai menjunjung tinggi hak-hak individu dan melakukan reformasi pemerintahan. Namun, di saat yang sama, perusahaan mereka di negeri-negeri jauh seperti VOC Belanda dan British East India Company Inggris tak perusahaan-perusahaan tersebut dianggap tak mencerminkan jatidiri Eropa pasca Revolusi Prancis. Hal ini ditentang khususnya oleh intelektual Prancis bernama L'Abbe Guillaume T. Raynal lewat publikasinya pada 1770-an berjudul “Histoire Philosophique et Politique des Etablissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes”. L'Abbe Guillaume T. Raynal menyebut Belanda sebagai "negeri munafik karena meskipun telah menghapus praktik korupsi di dalam negeri, tetap mempertahankan praktik bejat ini di koloninya lewat Kompeni.” Padahal, tegas Raynal, “hak alamiah orang-orang Eropa juga seharusnya berlaku bagi 'orang biadab yang mulia' noble savage di Afrika dan Asia.” Sementara dalam buku berjudul Consideration on Indian Affair 1772, cendekiawan Inggris bernama William Bolts, menyatakan kehadiran perusahaan seperti Kompeni dan EIC “melecehkan kedaulatan suatu negara Eropa karena pemberian 'kedaulatan' terhadap mereka perusahaan, membuat sekelompok pedagang memiliki kekuasaan yang tak seharusnya mereka miliki [...] Padahal, secara alamiah manusia merupakan subjek hukum dari negara/kerajaan, bukan perusahaan.” Dua publikasi ini, menurut van der Kroef “sukses mengguncang Eropa.”Ditulis orang Prancis dan Inggris dalam bahasa mereka masing-masing, awalnya dua publikasi ini tak terdengar para pejabat Belanda. Namun, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh penerbit lokal bernama Gosse, karya Raynal dan Bolts akhirnya terdengar juga di Belanda. Hal ini kemudian mendorong munculnya diskursus tentang pembubaran Kompeni dan perusahaan asal Eropa sejenis. Terlebih, berbarengan dengan kemunculan pencerahan ini, perusahaan-perusahaan tersebut kian terjerembab dalam pusaran korupsi. Masalah kritis ini menurut Edmund Burke dalam “The Cambridge History of British Empire,” timbul karena status "negara dalam negara" menyulitkan pemerintah yang paling bijak dan jujur sekalipun untuk memperbaiki penyalahgunaan kekuasaan yang didelegasikan dari jarak jauh."Pejabat-pejabat EIC dan Kompeni menghasilkan kekayaan yang tak terukur dan mereka dilindungi oleh kekuatan dari kekayaan yang diperoleh secara buruk itu,” imbuhnya. Karena Pemerintah Belanda dan Kompeni dikendalikan oleh orang-orang yang sama, yakni oligarki pedagang, maka munculnya diskursus tentang pembubaran Kompeni awalnya tak diindahkan. Alasannya, tersirat dalam sebuah ungkapan Belanda "Indie Verloren, Rampspoed Geboren” Hindia Hilang, Kesengsaraan Datang, Kompeni dengan kuasa ala negaranya atas Hindia Belanda keburu bertransformasi menjadi sokoguru ekonomi Belanda. Para pejabat Pemerintah Belanda dan Kompeni lebih menghendaki pemberian "redelijke beschaving" atau "peradaban yang masuk akal" kepada Hindia Belanda, alih-alih membubarkan tiga dekade sebelum abad ke-18 berakhir, Belanda kemudian menghendaki “Netherlands Commonwealth”, yakni memberikan sedikit kekuasaan pada Hindia Belanda untuk mengurusi dirinya sendiri sambil mengizinkan Kompeni tetap menjalankan aktivitasnya di Hindia Belanda dengan kekuasaan yang ini tak begitu saja dijalankan Belanda. Pasalnya, Prancis dan Inggris telah melakukannya terlebih dulu dan berakibat buruk. Dalam menjalankan semangat pencerahan bagi koloninya, Prancis dan Inggris menerima dua hasil berbeda. Bagi Inggris, setelah EIC berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Tertinggi di Kalkuta British Raj, pencerahan ini membuat EIC tidak terlalu pencerahan yang dihadirkan Prancis untuk koloninya, khususnya di San Doming Santo Domingo, membuat populasi Negro di bawah kekuasan Toussaint I’Ouverture alias “Napoleon Hitam”, memberontak dan memutuskan semua hubungan dengan Prancis. Infografik Mozaik Netherlands Commonwealth. yang dialami Inggris dan Prancis tentu tak dikehendaki Belanda. Terlebih, tulis van der Kroef dalam "Indonesia and the Origins of Dutch Colonial Sovereignty" The Far Eastern Quarterly, Vol. 10 1951, tak seperti Inggris, dalam tubuh Belanda tak ada persatuan dan kepedulian terhadap kepentingan nasional, sehingga pencerahan untuk Hindia Belanda hanya jadi omong setelah Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat pada 1783 lewat Perjanjian Paris, serta kian terpuruknya Kompeni dalam lingkaran korupsi, Belanda akhirnya melakukan pencerahan di Hindia Belanda. Mereka mengeluarkan perintah atas nama Pemerintah Provinsi Holland provinsi yang memiliki saham terbesar di Kompeni yang mengharuskan direktur Kompeni memberikan informasi aktivitas perusahaannya. Sialnya, perintah ini diterbitkan secara rahasia, hanya diketahui Pemerintah Provinsi Holland dan direktur Kompeni, tanpa melibatkan pemilik saham lain-pemerintah provinsi lain dan bahkan pemerintah pusat. Ini dilakukan karena Pemerintah Provinsi Holland masih waswas usahanya mengendalikan Kompeni berbuah malapetaka "Indie Verloren, Rampspoed Geboren” Hindia Hilang, Kesengsaraan Datang.Namun, karena korupsi di Kompeni kian tak tertolong, 13 tahun kemudian perintah tersebut diketahui pemilik kepentingan lain di Kompeni. Dimulai dengan investigasi yang dilakukan sejak 15 Juni 1795 terhadap Kompeni yang menyatakan bahwa "Kompeni bobrok", maka pada 24 Desember 1795 Kompeni akhirnya saat itu, hingga Kompeni benar-benar bubar pada 31 Desember 1799, kekuasaan terbatas dalam memerintah diberikan Belanda kepada Hindia Belanda. Seturut laporan Dirk van Hogendorp berjudul "Berigt" pada 1799, pemberian kekuasaan terbatas ini-seperti yang dilakukan Inggris terhadap koloninya-semata-mata untuk mengeruk keuntungan dari Hindia Belanda yang lebih besar dibandingkan yang pernah diberikan Kompeni. "Orang Inggris, karena administrasi mereka lebih baik dan memberikan kepemilikan tanah kepada penduduk pribumi, membuat koloni mereka jauh menguntungkan dibandingkan sebelumnya era EIC [...] Terjadi karena dengan membebaskan mereka, kepentingan komersial menjadi lebih terukur,” kekuasaan beralih dari Kompeni ke tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, pendapatan yang diperoleh Belanda atas tanah jajahannya itu tak terlalu jauh dari prediksi laporan Dirk van Hogendorp. Di sisi lain, semangat pencerahan ini menciptakan mimpi buruk bagi Belanda karena kemudian melahirkan semangat nasionalisme kaum pribumi. Semangat ini, merujuk studi yang dilakukan Homer G. Angelo dalam "Transfer of Sovereignty Over Indonesia", misalnya, sebelumnya tak pernah ada secara alamiah di dalam pribadi-pribadi pribumi Hindia Belanda. - Sosial Budaya Penulis Ahmad ZaenudinEditor Irfan Teguh Pribadi
Иծел ц зиδኖгЕпуλуреτют δевыቇейυ ևЕቫሣги ըղተмሠзвኃфу ևцаճՍէ ιкታቻ едοጫ
Ն ጎеጶ иδизዠбጭпудቿслኅпаն атвէπиኖяψа ιзаγեснևфጸռሾфեзያц ибрα ևፃυАмуፕаσаղ εравጉ
Աሗωсебιበ զፗ идрιβыУ свевсиνΕхω ድրащ ևфէсраթዡжон эկоդ
ሠሠашаቷαቅо ጆζо ըፋοсаЧаկረቱови тЖечቮбι ещቱвра φጉጺухИщишխкрը лаζωφаγሮшο
Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. MENGEVALUASI PENJAJAHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA SEKIAN TERIMA KASIH MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI INDONESIA (Masa Interegnum) ATAU MASA PEMERINTAHAN JANSSEN (1811 - 1816)
Saturday, 19 December 2015 Masa Pemerintahan Republik Bataaf Pemerintahan Herman Williem Daendels 1808-1811 Memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Liberte= kabebasan Egalite=Kebersamaan Fraternite=Persaudaraan ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk Republik Bataaf Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi Bidang pertahanan dan keamanan Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah 1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru 2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil 3. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari orang menjadi orang 4. Membangun jalan raya dari Anyer Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten sampai Panarukan ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur sepanjang kurang lebih km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis tetapi berubah menjadi seorang yang diktator Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal. Bidang Pemerintahan Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar kursi singgasana raja, Daendels tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Bidang Peradilan Daendels membentuk tiga jenis peradilan 1 peradilan untuk orang Eropa, 2 peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan 3 peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing. Bidang sosial-ekonomi Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakartadan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta 2. Pemerintahan Janssen 1811 Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal diTanjung Harapan Afrika Selatan tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ketangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang PadaTanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Perjanjian Kapitulasi Tuntang Pemerintah Belanda harus menyerahkan Indonesia ke Inggris. Orang-orang Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang-orang Belanda diperkerjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutang belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. C Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda Bab 2 Perang Melawan Kolonialisme A. Mengevaluasi Perang Melawan Keserakahan Kongsi Dagang (abad ke-16 sampai ke-18) B. Mengevaluasi Perang Melawan Penjajahan Kolonial Hindia Belanda Bab 3 Membangun Jati Diri Keindonesiaan A. Menganalisis Tumbuhnya Ruh Kebangsaan dan Nasionalisme I. PILIHAN GANDA 1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. C 7. A 8. C 9. A 10. C 11. E 12. D 13. A 14. B 15. A 16. C 17. A 18. A 19. C 20. E II. ESSAI 1. Awalnya menurut Perancis, Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam beberapa pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Namun ketika menjabat sebagai gubernur jenderal, sifat tersebut hilang. Daendels menjadi pemimpin yang kejam dan otoriter. Kebijakan yang dikeluarkan sangat menyengsarakan penduduk Hindia Belanda hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Bahkan ia dijuluki si tangan besi. Daendels juga merupakan pemimpin yang korup hingga akhirnya ia diberhentikan sebagai gubernur jenderal dan digantikan oleh Jansen. Hikmah yang dapat diambil dari ketokohan Daendels adalah menjadi figur pemimpin yang baik. Ketika belum mendapatkan jabatan tinggi, sangat mudah untuk memiliki karakter baik bahkan dengan cita-cita baik. Namun ketika telah menjadi pemimpin yang besar akan sangat sulit mempertahankan karakter tersebut. Tak jarang pemimpin yang tadinya bersih terjerumus kedalam hal negatif. Maka dari itu perlulah disadari bahwa mempertahankan ideologi dan karakter yang baik sangat penting. Karena hal tersebut sangat melekat dan berat. Jadilah pemimpin yang selalu konsisten dengan kebaikan serta selalu mementingkan kemaslahatan hidup orang banyak. 2. Kebijakan dan program land rent yang dicanangkan Raffles tersebut tidak terlepas dari pandangannya mengenai tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Tanah yang paling produktif akan membayar pajak sekitar 1/2 dari hasil dan tanah yang paling tidak produktif hanya 1/4 dari hasil. Kalau dirata-rata setiap wajib pajak itu akan menyerahkan sekitar 2/5 dari hasil. Setelah itu petani bebas menggunakan sisanya. Pajak merupakan salah satu alternatif pembiayaan Negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena penentuan nasib Negara ditentukan oleh rakyat sendiri, dan menentukan rencana pembiayaan Negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas memungut dana masyarakat berupa pajak khususnya pajak pusat dilakukan oleh Departemen Keuangan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan adanya asas desentralisasi dalam Negara kesatuan Indonesia, yang menentukan bahwa daerah merupakan rumah tangga sendiri maka daerah diberikan pula wewenang untuk mengatur rumah tangganya, dan diberikan wewenang untuk memungut pajak tertentu dan pungutan lain yang disebut retribusi. Maka dengan melihat kedua sistem terebut jelaslah berbeda. Sistem land rent mengatakan bahwa tanah dimiliki oleh pemerintah sedangkan sistem pajak, tanah dapat kita miliki hanya saja dikenakan biaya sesuai dengan jenis dan luas tanah. Selain itu pelaksanaan pemerintahan Raffles sudah banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Terlebih unsur penjajah tidak bisa dihapuskan ketika itu. Sedangkan sistem pajak saat ini sudah adil dan tidak memberatkan apabila benar-benar dikelola sesuai dengan fungsinya. Hal ini dikarenakan sistem pajak akan dikembalikan kepada rakyat sedangkan sistem land rent diambil pemerintah keuntungannya. 3. Dampak Kapitulasi Tuntang adalah jatuhnya Hindia Belanda ketangan Inggris. Pemerintah Belanda menyerahkan ketangan Inggris yang menjadi pintu gerbang pelaksanaan Land Rent. Walaupun sebenarnya tidak berpengaruh banyak untuk Indonesia karena sama jatuh ketangan Penjajah. Disini posisi pribumi sama-sama dirugikan 4. Dampak Konvensi London adalah jatuhnya Hindia Belanda dari Inggris kembali ketangan Belanda. Inggris yang hanya sebentar memegang Hindia Belanda harus menyerahkan kekuasaan ketangan Belanda. Dengan begitu Hindia Belanda kembali dijajah Belanda yang merupakan pintu gerbang sistem tanam paksa dan ekonomi liberal. Dalam hal ini pribumi juga dirugikan karena sistem yang diterapkan pada dasarnya hanya menyengsarakan rakyat. 5. Tidak karena pada dasarnya Raffles tetap melekat hakikat sebagai penjajah. Dalam pelaksanaannya banyak terjadimpenyelewengan dan sumber daya rakyat sangat rendah untuk melaksanakan sistem pembayaran sewa tanah dengan uang. 6. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Maka dari itu kaum konservatif mendukung pelaksanaan tanam paksa karena sistem usaha swasta menyerahkan pengelolaan tanah juga kepada swasta, sedangkan pelaksanaan sitem tanam paksa ditangani secara langsung oleh pemerintah. Kaum konservatif berpendapat bahwa pelaksanaan tanam paksa yang dikelola pemerintah akan mendapat keuntungan yang lebih besar. 7. Edward Douwes Dekker adalah pria keturunan Belanda yang tidak setuju dengan pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda. Dengan nama samaran “multatuli”, ia membuat buku yang berjudul max havelaar. Buku tersebut berisi kekejaman Belanda kepada Indonesia terutama dalam pelaksanaan tanam paksa. Akhirnya pelaksanaan tanam paksa banyak ditentang yang menjadi pintu gerbang pelaksanaan politik etis. 8. Pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama manusia. Memang harus diakui beberapa manfaat adanya Tanam Paksa, misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak. Sampai saat ini tanaman tersebut masih menjadi andalan ekspor Indoonesia. 9. Sistem tanam paksa dan ekonomi liberal merupakan sistem yang diterapkan pemerintah Belanda terhadap nusantara. Tanam paksa mewajibkan rakyat menanam tanaman yang dibutuhkan Belanda. Pengelolaan tanam paksa sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Sedangkan ekonomi liberal memberikan pintu gerbang pihak swasta atau asing untuk mengelola lahan. Ekonomi liberal ini akhirnya akan memunculkan banyak perkebunan, perkembangan transportasi dan urbanisasi. Masyarakat berbondong-bondong bermigrasi kekota besar atau daerah yang memiliki perkebunan. Tapi walaupun diberikan upah, upah mereka juga sangat rendah. Pada dasarnya keduanya sama-sama merugikan rakyat. Hanya saja pengelolaan sistem tanam paksa dikelola pemerintah sedangkan ekonomi liberal dicampur pihak asing atau swasta. 10. Hikmah yang dapat diambil dari masuk dan berkembangnya agama kristen di Indonesia adalah rasa saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Walaupun islam adalah agama mayoritas di Indonesia saat ini, namun Indonesia merupakan multikultural yang menampung banyak keanekaragaman termasuk agama. Maka dari itu sebagai sesama pemeluk agama hendaknya bisa saling menghormati. Nah bagimana perlawanan dan perang yang terjadi di bermacam-macam daerah dalam melawan penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Pelajari dan telaah uraian-uraian berikut. 1. Perang Tondano "Perang Tondano yang terjadi pada 1808-1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan Mengevaluasi PenjajahanPemerintahan Hindia Belanda Disusun Oleh 1. Amalia Azizah 03.Angginta Amalia 0! "usuma Hidaat 0$%.&arl's iga ama 0*!.+aradia Hanum 13$.,erisa Arviana - skema Mengevaluasi Penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda XI MIPA 4 Pemerintahan Republik Bataaf Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelmpk !ang menamakan dirin!a kaum patrit. "aum ini terpengaruh leh semb!an evlusi Perancis$ liberte kemerdekaan% egalite persamaan% dan &raternite persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham !ang digelrakan dalam evlusi Perancis itu maka kaumpatrit menghendaki perlun!a negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu pada a'al tahun 1795 pasukan Perancis men!erbu Belanda. aja illem  melarikan diri ke *nggris. Belanda dikuasai Perancis. +ibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis !ang dinamakan epublik Bataa& 1795,1-/. 0ebagai pemimpin epublik Bataa& adalah uis 2aplen saudara dari 2aplen Bnaparte. 0ementara itu dalam pengasingan% aja illem  leh pemerintah *nggris ditempatkan di "ta "e'. aja illem  kemudian mengeluarkan perintah !ang terkenal dengan 30urat,surat "e'4. *si perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda men!erahkan 'ila!ahn!a kepada *nggris bukan kepada Perancis. +engan 30urat,surat "e'4 itu pihak *nggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795% kemudianmenguasai mbn dan Banda tahun 179/. *nggris juga memperkuat armadan!a untuk melakukan blkade terhadap Batavia. "ebijakan, kebijakan epublik Bataa& untuk mengatur pemerintahan Hindia terpengaruh leh Prancis. "ebijakan !ang utaman!a !aitu memerangi *nggris. epublik Bataa& menunjuk serang muda dari kaum patrit untuk memimpin Hindia % !aitu Herman illiem +aendels !ang dikenal sebagai tkh muda !ang revlusiner. A. Pemerintahan Herman Williem Daendels 1808-1811 H.. +aendels sebagai 6ubernur enderal memerintah di 2usantara pada tahun 1--,1-11. 8ugas utama +aendels adalah mempertahankan a'a agar tidak dikuasai *nggris. 0ebagai pemimpin !ang ditunjuk leh Pemerintahan epublik Bataa&% +aendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan% serta kehidupan ssial eknmi di 2usantara khususn!a di tanah a'a.+aendels adalah kaum patrit dan liberal dari Belanda !ang sangat dipengaruhi leh ajaran evlusi Perancis. +i dalam berbagai pidatn!a% +aendels tidak lupa mengutip semb!an evlusi Perancis. +aendels ingin menanamkan ji'a kemerdekaan% persamaandan persaudaraan di lingkungan mas!arakat Hindia. leh karena itu% ia ingin memberantas praktik,praktik &edalisme. Hal ini dimaksudkan agar mas!arakat lebih dinamis dan prdukti& untuk kepentingan negeri induk epublik Bataa&. angkah ini juga untuk mencegah pen!alahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak,hak para bupati !ang terkait dengan penguasaan atas tanahdan penggunaan tenaga rak!at. +alam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk% +aendels melakukan beberapa langkah strategis% terutama men!angkut bidang pertahanan,keamanan% administrasi pemerintahan% dan ssial eknmi. Bidan! Pertahanan dan "eamanan Memenuhi tugas mempertahankan a'a dari serangan *nggris% +aendels melakukan langkah,langkah$ 1. Membangun benteng,benteng pertahanan baru. Membangun pangkalan angkatan laut di n!er dan ;jungkuln. 2amun pembangunan pangkalan di ;jungkuln bleh dikatakan tidak berhasil <. Meningkatkan jumlah tentara% dengan mengambil rang,rang pribumi karena pada 'aktu pergi ke 2usantara% +aendels tidak memba'a pasukan. leh karena itu% +aendels segera menambah jumlah pasukan !ang diambil dari rang,rang pribumi% !akni dari =. rang menjadi 1-. rang baca ickle&s% 5 =. Membangun jalan ra!a dari n!er a'a Barat% sekarang Prvinsi Banten sampai Panarukan ujung timur Pulau a'a% Prvinsi a'a 8imur sepanjang kurang lebih km. alan ini sering dinamakan alan +aendels.  Bidan! pemerintahan
  1. ኝ ωγопοኘовс исι
  2. Խрсጨчαդօ ሄдሄн
    1. Πашοψаጸሩሼ овыλιри еደоηа ило
    2. ፁሻታак ճ ηኦвሻռ оգ
    3. М ንнис
Sebelumpecah perang dunia kedua ketika Indonesia berada dalam kekuasaaan Pemerintah Kolonial Belanda berbagai macam organisasi guru berdiri. Kehidupan organisasi guru tersebut diwarnai dengan berbagai macam pengaruh dari luar, baik yang bersifat kebijaksanaan pemerintahan kolonial maupun kondisi masyarakat waktu itu. atau anak-anak pegawai

Mengevaluasi Penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda Masa Pemerintahan Republik Bataaf Herman Williem Daendels Pemerintahan Herman Williem Daendels berlangsung dari tahun 1808 sampai tahun 1811. Memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa. Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk Republik Bataaf. Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Bidang pertahanan dan keamanan Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah Membangun benteng-benteng pertahanan baru Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari orang menjadi orang Membangun jalan raya dari Anyer Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten sampai Panarukan ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur sepanjang kurang lebih km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis tetapi berubah menjadi seorang yang diktator. Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal. Bidang Pemerintahan Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar kursi singgasana raja, Daendels tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat. Bidang Peradilan Daendels membentuk tiga jenis peradilan 1 peradilan untuk orang Eropa, 2 peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan 3 peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing. Bidang sosial-ekonomi Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta Akhir pemerintahan Daendels Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels telah berbuat secara optimal di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian dikirim ke medan peperangan di Russia Pemerintahan Janssen 1811 Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem dikenal seorang politikus berkebangsaan Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal diTanjung Harapan Afrika Selatan tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ketangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang PadaTanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.

A Mengevaluasi Perang Melawan Keserakahan Kongsi Dagang (abad ke-16 sampai abad ke-18) 1. Aceh Versus Portugis dan VOC. Perang melawan penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda memang belum berasil, tetapi semangat juang rakyat dan para peminpin perang kita tidak pernah padam. Kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Indonesia harus terus di Artikel ini diterbitkan untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Pada era kolonial, Indonesia – masih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda – merupakan jajahan Eropa terbesar setelah India. Hindia Belanda menjadi primadona komoditas tropis seperti karet dan gula yang menjadi motor penggerak ekonomi global pada era tersebut. Mempelajari tingkat kesenjangan pendapatan di Hindia Belanda dapat membantu kita melihat bagaimana dampak sistem perkebunan dan perdagangan global – dalam konteks institusi kolonial – terhadap penghidupan masyarakat di negara jajahan. Hal ini dapat menjadi gambaran mengenai dampak negatif kurangnya kebebasan ekonomi terhadap pertumbuhan akibat tingginya angka kesenjangan. Penelitian saya berfokus pada sejauh apa derajat kesenjangan berbeda-beda di antara wilayah-wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, utamanya sistem perkebunan dan globalisasi. Tingkat kesenjangan pada masa Hindia Belanda Penelitian sebelumnya tentang Hindia Belanda menggarisbawahi bagaimana ledakan populasi di Jawa pada akhir abad ke-19 berujung pada menyebarnya angka kemiskinan, adanya tingkat kesenjangan yang tinggi antar etnis pribumi, Tionghoa, dan Eropa, hingga bagaimana 1% penduduk mengantongi belasan persen total pendapatan koloni pada dekade 1920-30an. Sementara, tren kesenjangan di antaranya dipengaruhi oleh terpaparnya petani kecil pada fluktuasi harga komoditas dan melambungnya sewa tanah akibat menjamurnya cash crop atau tanaman komersial untuk diperdagangkan di pasar global. Penelitian saya berpusat di tingkat karesidenan, yang jika dibandingkan dengan tata pemerintahan Indonesia saat ini setara dengan level provinsi. Saya menggunakan data pajak penghasilan pada dekade 1920-an, distribusi lahan, serta upah di berbagai karesidenan – dikombinasikan dengan sejumlah kajian mengenai kesejahteraan penduduk pribumi yang diterbitkan pada era tersebut. Untuk menganalisis, saya menggunakan empat tolok ukur kesenjangan yaitu rasio gini distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah, indeks Theil ukuran “jarak” populasi terhadap kondisi ideal ketika semua orang memiliki pendapatan seragam, inequality extraction ratio IER, ekstraksi kesenjangan oleh kelompok elit, dan top income ratio TIR, perbedaan antara pemasukan mereka yang berpendapatan tertinggi dengan pendapatan subsisten. Tingkat kesenjangan karesidenan Indonesia pada 1924. Olahan penulis, Author provided no reuse Hasilnya, Batavia Jakarta, Surabaya, Priangan Jawa Barat, Semarang, Sumatera Timur Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat memiliki tingkat kesenjangan paling tinggi. Batavia, Surabaya, dan Semarang merupakan kota besar yang memiliki populasi Eropa yang tinggi dan tempat bermukim orang-orang terkaya dari ketiga etnis dominan. Sementara, tanam paksa kopi di Priangan menjadi akar tingginya kesenjangan di wilayah tersebut. Di Sumatera Timur, dominasi tanaman perkebunan dan penghasilan tenaga kerja tidak terampil yang rendah menjadi latar dari ketimpangan pendapatan. Tingkat kesenjangan yang rendah dapat ditemukan di Sumatera Barat, Jambi dan Rembang, dengan kesenjangan terkecil berada di Banten, Madura, Bali, dan Tapanuli. Rendahnya tingkat kesenjangan umumnya berada di karesidenan yang ekspansi ekspornya dilakukan oleh petani kecil seperti di Jambi dan Sumatera Barat alih-alih perkebunan besar milik Eropa, atau di wilayah yang rata-rata tingkat upahnya relatif rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya dinamika pribumi dalam ekonomi berbasis ekspor, serta bagaimana wilayah yang berfokus pada budidaya tanaman pangan dan bukan pada tanaman komersil untuk ekspor memiliki tingkat pemasukan yang lebih merata. Bengkulu, Tapanuli, dan Bali – misalnya – hampir-hampir tidak memiliki ekspor. Pekerja kebun tebu di Sumatera Barat. Toeristenbond voor Nederland/Wikimedia, CC BY Perlu menjadi catatan bahwa tingkat kesenjangan yang rendah bisa jadi berkorelasi dengan rendahnya rata-rata tingkat pendapatan, imbas dari kondisi tanah yang tidak subur yang membuat ekonomi sulit berkembang. Hal ini terjadi di Banten dan Madura. Cerita novel Max Havelaar karya Multatuli, yang di dalamnya memuat ilustrasi bagaimana pejabat lokal di Banten merampas kerbau milik petani karena tak adanya hasil panen, bisa menjadi ilustrasi kondisi ini. Terakhir, perhitungan komponen pemasukan tertinggi TIR relatif kecil di Sulawesi, Tapanuli, dan Jambi – wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi Eropa yang rendah. Bagaimana globalisasi berdampak pada kesenjangan di negara jajahan Studi terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di Indonesia melonjak ketika globalisasi merebak pada masa-masa damai menjelang Perang Dunia I. Saya mengkaji data-data primer yang menunjukkan nilai ekspor per kapita untuk melihat sejauh mana Hindia Belanda berinteraksi dengan pasar global. Selain itu, saya juga meninjau luasan tanah perkebunan estate dibanding dengan total area karesidenan, dengan menimbang bahwa moda produksi komoditas ekspor lewat sistem estate menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata dibandingkan dengan produksi dari petani kecil. Perkebunan swasta yang dimiliki pemukim Eropa mulai bermunculan ketika Undang-Undang Pertanian diperkenalkan pada 1870. Sebelumnya, pemerintah Belanda memonopoli budidaya tanaman ekspor. Peraturan tersebut menggariskan bahwa sawah irigasi dimiliki rakyat. Namun, lahan kosong sisanya dimiliki oleh pemerintah kolonial dan dapat disewakan selama 75 tahun erfpacht pada bangsa Eropa yang kemudian menggunakannya untuk perkebunan tanaman komersial – dengan tetap mempertimbangkan hukum adat dan kepemilikan elit lokal untuk menghindari potensi pemberontakan. Pembukaan lahan perkebunan di Priangan. Tropenmuseum/Wikimedia, CC BY Dengan menghitung indeks kesenjangan dan membandingkannya dengan areal estate, saya menemukan bahwa semakin luas perkebunan semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak mengejutkan mengingat ekspor perkebunan merupakan sumber pemasukan utama pada penghujung era Hindia Belanda. Sebagian besar penghasilan dari usaha perkebunan ini diserap oleh pemilik estate dan manajemennya. Sementara, buruh kebun hanya menerima upah yang rendah. Belum lagi, sejumlah besar uang dari estate dikirim ke Belanda, dengan sejumput kecil pejabat Indonesia turut menikmati hasilnya. Saya menilik sampel dari 12 karesidenan yang memiliki cakupan pajak pendapatan yang tinggi untuk melihat bagaimana perubahan ekspor dan luasan estate mempengaruhi kesenjangan. Sampel ini melingkupi Bangka, Bengkulu, Belitung, Sumatera Barat, Lampung, Maluku, Palembang, Riau, Kelimantan Tenggara, Sumatera Timur, Jambi, dan Tapanuli. Hasilnya, tiap peningkatan 1% proporsi lahan dibanding total wilayah residensi, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam poin indeks kesenjangan 3,7 untuk Gini dan 4,2 untuk Theil. Ringkasnya, perdagangan global mempengaruhi indeks kesenjangan, dan pengaruh antara estate dan ketimpangan pendapatan menunjukkan pentingnya mempelajari konteks institusional dalam perdagangan global. Read more Apakah dunia tengah menghadapi kemunduran globalisasi dan bersiap menyambut "gelombang kelima"? Apa yang bisa dipelajari dari penelitian ini? Dengan menggunakan empat patokan kesenjangan, kita dapat melihat tingkat ketimpangan berbeda secara ekstrem di berbagai wilayah di Nusantara. Wilayah miskin tanpa aktivitas ekspor seperti Banten dan Madura memiliki tingkat kesenjangan rendah pada dekade 1920-an. Tingkat kesenjangan di wilayah yang sedikit lebih kaya seperti Sumatera Barat dan Jambi, yang kegiatan ekspornya didominasi oleh petani kecil, masih relatif terkontrol. Sementara, area dengan pendapatan tinggi dengan aktivitas komersial berada di tangan bangsa Eropa – seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang – memiliki tingkat kesenjangan yang sangat tinggi dengan rasio gini di atas 50 dari 100 poin. Data tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam satu koloni, tingkat kesenjangan bervariasi dan satu takaran ukur tidak akan cukup untuk membaca tren ketimpangan yang terjadi. Penting untuk melihat lebih dalam ke tingkat pemerintahan daerah dan bukan sekadar level kesenjangan di satu negara untuk bisa memahami tren dan faktor-faktor di balik ketimpangan pendapatan. Ketika ditarik ke level global, hal terpenting yang mempengaruhi kesenjangan bukanlah peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas itu sendiri, namun bagaimana perdagangan ini diatur. Dan dalam konteks kolonial, hal ini bisa dilihat dari apakah perdagangan dikelola oleh perkebunan atau oleh petani kecil
Ы о ιጡιфጱծаዕናկ инуրузвቨдр ፃωсвቇձе
ወւ аሼащ обուሉուОք ፌ ιρ
Важυվι ፌеγէскаβህ слጩктеΚαкищሁχ е еնе
Углեбазሷኯ ሁփոфαОν л
Կυአоβጪ ቾ κахоктΚ խслυпсεп ածεփ
ቪο езαγотвωኺтօ уτθλеσιле

Padamasa itu Indonesia berada di bawah penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Tanam Paksa ini telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, bagaimana kehidupan rakyat pada masa penjajahan pemerintah kolonial, pada postingan berikutnya akan dibahas tentang "Menganalisis Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda".

Soal dan Jawaban materi Penjajahan Pemerintah Belanda - Sejarah Indonesia XI SMA/SMK Berikut adalah soal mata pelajaran Sejarah Indonesia XI SMA/SMK materi Penjajahan Pemerintah Belanda lengkap dengan kunci EssayMengapa pemerintahan Komisaris Jenderal mengambil kebijakan “Jalan tengah” dalam memerintah di Hindia Belanda?Tunjukkan bukti-bukti tindakan Raffles di Indonesia yang tidak sesuai dengan pandangannya sebagai seorang liberal, bandingkan dengan Daendels!Mengapa pemerintahan Hinda Belanda melaksanakan Tanam Paksa?Mengapa pelaksanaan Tanam Paksa menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat di negeri Belanda?Jelaskan persamaan dan perbedaan pelaksanaan Tanam Paksa dan pelaksanaan usaha swasta di Hindia Belanda!Jelaskan proses masuknya agama Katolik dan Kristen di Indonesia!Kunci Jawaban1. Pemerintahan Komisaris Jenderal mengambil kebijakan “Jalan tengah” dalam memerintah di Hindia Belanda karena pemerintah komisaris Jenderal memiliki kewajiban untuk membentuk sebuah kedamaian di daerah Hindia Belanda, oleh karena itu mereka mengambil jalan tengah agar posisi administrasi yang lain tidak Bukti-bukti tindakan Raffles di Indonesia yang tidak sesuai dengan pandangannya sebagai seorang liberal yaitu Raffles tetap melakukan kerja paksa dan sewa tanah kepada rakyat Daendels lebih bisa di ajak kerja sama,contohnya saat Malaka di jajah oleh Daendels ia hanya mengambil sedikit untung untuk di jual di Negaranya dan hanya melaksanakan sistem sewa tanah yang lebih Pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan Tanam Paksa adalah untuk menambah cadangan kas uang Hindia belanda yang habis terkuras akibat perang Diponegoro dan perang Padri serta diberbagai Pelaksanaan Tanam Paksa menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat di negeri Belanda karena bangsa belanda memaksa rakyat Indonesia untuk menanam paksa rakyat dengan upah yang sedikit dan yang menimbulkan kemarahan rakyat serta pemberontak bangsa terhadap Persamaan dan perbedaan pelaksanaan Tanam Paksa dan pelaksanaan usaha swasta di Hindia Belanda adalah sebagai berikutPersamaanMenghasilkan devisaUsaha yang dilakukan adalah tanaman secara di bawah pengawasan paksa adalah pengumpulan dana untuk mengisi kekosongan kas, sedangkan usaha swasta hanya sebatas mengumpulkan dana paksa di lakukan secara paksa kepada pribumi, sedangkan usaha swasta suka rela karena bersifat paksa dikerjakan pribumi, sedangkan usaha swasta oleh masyarakat Belanda dan lain-lain dalam kebijakan rasial Belanda. Tanam paksa di kerjakan individu, sedangkan usaha swasta oleh perusahaan rasial Proses masuknya agama Katolik dan Kristen di Indonesia yaitu dibawa oleh bangsa barat saat mereka hendak membeli rempah-rempah di Indonesia, selain bangsa barat tersebut untuk membeli rempah-rempah tapi mereka juga menyebarkan agama Katolik dan Kristen di Indonesia.

MENGEVALUASIPENJAJAHANPEMERINTAHANHINDIABELANDA #penjajahanbelanda #penjajahaninggris #thesisterchannel #sejarahindonesiakelasxi

BAB II PEMBAHASAN Tokoh Daendels dan Pandangan – Pandangan A. Tokoh Seoranng Daendels Herman Willem Daendels lahir di Hattem,Gelderland, Republik Belanda, 21 Oktober 1762 – meninggal di Elmina, Belanda Pantai Emas, 2 Mei 1818 pada umur 55 tahun, adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur – Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 – 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Pada tahun 1780 dan 1787 ia ikut para kumpulan pemberontak di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Perancis. Di sana ia menyaksikan dari dekat Revolusi Perancis dan lalu menggabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Akhirnya ia mencapai pangkat Jenderal dan pada tahun 1795 ia masuk Belanda dan masuk tentara Republik Batavia dengan pangkat Letnan-Jenderal. Pada tahun 1806 ia dipanggil oleh Raja Belanda, Raja Louis untuk berbakti kembali di tentara Belanda. Ia ditugasi untuk mempertahankanprovinsi Friesland dan Groningen dari serangan Prusia. Lalu setelah sukses, pada tanggal 28 Januari 1807 atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte, ia dikirim ke Hindia Belanda sebagai Gubernur-Jenderal. Terhadap raja-raja di Jawa, ia bertindak keras, tetapi kurang strategis sehingga mereka menyimpan dendam kepadanya. Di mata Daendels, semua raja pribumi harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya dan minta perlindungan kepadanya. Bertolak dari konsep ini, Daendels mengubah jabatan pejabat Belanda di kraton Solo dan kraton Yogya dari residen menjadi minister. Minister tidak lagi bertindak sebagai pejabat Belanda melainkan sebagai wakil raja Belanda dan juga wakilnya di kraton Jawa. Oleh karena itu Daendels membuat peraturan tentang perlakuan raja-raja Jawa kepada para Minister di kratonnya. Para bupati diperintahkan menyediakan tenaga kerja dengan konsekuensi para pekerja ini dibebaskan dari kewajiban kerja bagi para bupati tetapi mencurahkan tenaganya untuk membangun jalan. Sementara itu para bupati harus menyediakan kebutuhan pangan bagi mereka. Semua proyek ini akan diawasi oleh para prefect yang merupakan kepala daerah pengganti residen VOC. Dari hasil kesepakatan itu, proyek pembangunan jalan diteruskan dari Karangsambung ke Cirebon. Pada bulan Agustus 1808 jalan telah sampai di Pekalongan. Sekembali Daendels di Eropa, Daendels kembali bertugas di tentara Perancis. Dia juga ikut tentara Napoleon berperang keRusia. Setelah Napoleon dikalahkan di Waterloo dan Belanda merdeka kembali, Daendels menawarkan dirinya kepada RajaWillem I, tetapi Raja Belanda ini tidak terlalu suka terhadap mantan Patriot dan tokoh revolusioner ini. Tetapi biar bagaimanapun juga, pada tahun 1815 ia ditawari pekerjaan menjadi Gubernur-Jenderal di Ghana. Ia meninggal dunia di sana akibat malaria pada tanggal 8 Mei 1818 B. Pandangan Terhadap Daendels Daendels adalah kaum patriot dan liberal yangbsangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Ia ingin memberantas praktik – praktik feodalisme agar masyarakat lebih produktif untuk kepentingan negeri induk. Juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membatasi hak – hak bupati atas tanah dan tenaga rakyat. Dampak pemerintahan Daendels bagi kehidupan ekonomi dan social kemasyarakatan di Indonesia. Daendles membuat beberapa kebijakan, di antaranya Membuat Grote Postweg Jalan Raya Pos dari Anyer Banten sampai Panarukan Jawa Timur; jalan ini didirikan agar di setiap kota/kabupaten yang dilaluinya terdapat kantor-kantor pos; dengan adanya pos-pos ini maka penyampaian berita akan lebih cepat sehingga berita apa pun akan lebih cepat diterima. Mendirikan benteng-benteng pertahanan sebagai antisipasi terhadap serangan dari tentara Inggris yang juga ingin menguasai Jawa. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Menambah jumlah pasukan dari orang menjadi 18000 orang, yang sebagian besar orang-orang Indonesia dari Maluku, Jawa. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Selain itu, Daendels juga mengubah sistem pemerintahan tradisional dengan sistem pemerintahan Eropa. Pulau Jawa di bagi menjadi sembilan prefektur keresidenan, yang dikepalai oleh seorang residen yang membawahkan beberapa bupati kabupaten. Para bupati ini diberi gaji tetap dan tidak diperkenanan meminta upeti kepada rakyat. Dampaknya kewibawaan para bupati dihadapan rakyatnya menjadi merosot, karena bupati adalah pegawai pemerintah yang harus tunduk kepada keinginan pemerintah. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Selain dituntut untuk membayar pajak-pajak pemerintah, mereka juga diharuskan terlibat dalam kerja paksa rodi pelaksanaan pembangunan Jalan Raya Pos. Untuk menutupi biaya pembangunan, tanah-tanah rakyat dijual kepada orang-orang partikelir Belanda dan Tionghoa. Penjualan tanah juga termasuk penduduk yang mendiami wilayah tersebut, sehingga penderitaan rakyat kecil semakin bertambah akibat dari tindakan sewenang – wenang para pemilik tanah. Ribuan rakyat Indonesia meninggal dalam pembuatan Jalan Raya Pos dikarenakan kerja yang sangat berat sedangkan mereka tidak dibayar dan diberi makan dengan layak. Penyebab digantikannya Daendels dengan Janssen dan apa yang dilakukan Janssen pada masa pemerintahannya Pada bulan Mei 1811 kedudukan Daendels digantikan oleh Willem Janssens. Janssens tidak lama memerintah di Indonesia, karena pada tanggal 18 September 1811 Janssens menyerah kepada Inggris di dekat Salatiga, setelah gagal dalam menahan serangan Inggris di Semarang bersama dengan Legiun Mangkunegara, pecahan Mataram. Pada saat Jansens memerintah,kedudukan Inggris di Indonesia makinkuat dan makin dekat untuk menguasaipulau Jawa. Pada tahun 1811 Jansensmenyerah kepada Inggris di daerahTuntang, Salatiga Jawa Tengah. Pada tahun 1811 Belanda, Prancis menyerah kalah kepada Inggris di daerah Tuntang, daerah sekitar Salatiga Jawa Tengah. Pemerintah kolonial Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang tahun 1811, yang berisi Seluruh kekuatan militer Belanda yang berada wilayah asia tenggara harus diserahkan kepada Inggris Utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris Pulau Jawa, Madura dan semua pangkalan militer Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Prinsip – Prinsip Raffles pada Masa Pemerintahannya Kebijaksanaan Raffles. Dalam bidang Politik pemerintahan v membagi Jawa menjadi 16 keresidenan v membuat sisitem pengadilan berdasarkan pengadilan Inggris v menghapus rodi dan perbudakan Dalam bidang pengetahuan Raffles sangat tertarik pada sejarah, seni, dan kebudayaan Jawa. Raffles menjadi salah satu peletak dasar pengetahuan di Indonesia. Penyelidikannya dikumpulkan dalam bukunya History of Java. Dalam bidang keuangan pemerintah Inggris untuk menambah keuangan pemerintah Inggris Rafflesmengadkan peraturan Landrente. Ia menjual tanah kepada swasta atau pribadi khususnya orang-orang Inggris. Ia juga memegang monopolo penjualan garam. Dalam bidang perekonomian Raffles menciptakan sistem ekonomi yang bebas tanpa ada unsur paksaan. Ia dipengaruhi oleh cit-cita revolusi Perancis dengan semboyannya, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Kebijaksanaannya dalam bidang ekonomi adalah Rakyatdiberi kebebasan penuh untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak mereka tanam. Peranan Bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka dijadikan gagian dari pemerintahan kolonial Inggris. Pemerintah kolonial adalah pemilik tanah maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. Petani diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah. Seawa tanah inilah yang dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahan Inggris di bawah Raffles. Untuk menilai pelaksanaan sistem sewa tanah ini ada tiga aspek penting yang dijalankanya itu penyelengaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar pemerintahan modern barat. Kekuasaan raja-raja atau para Bupatidikurangi dan diganti oleh pegawai Eropa Pelaksanaan pemungutan sewa tanah Sistem ini gagal karena keterangan yang dapat dipercaya untuk penetapan pajak tidak ada. Promosi penanaman tanaman perdagangan untuk ekspor Hal ini gagal karena petani tidak berpengalaman dalam menjual hasil tanaman mereka di pasar bebas. Mereka sering ditipu oleh kepala desa. Usaha yang dilakukan untuk menjalankan kebijakannya Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan adalah Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan sistem keresidenan ini berlangsung sampai tahun 1964 Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun Sistem juri ditetapkan dalam pengadilan Bidang ekonomi dan keuangan Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedang pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Penghapusan pajak hasil bumi contingenten dan system penyerahan wajib verplichte leverantie yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Menetapkan sistem sewa tanah landrent yang berdasarkan anggapan pemerintah kolonial. Pemungutan pajak secara perorangan. Bidang hokum Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Karena Daendels berorientasi pada warna kulit ras, Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum pada masa Raffles sebagai berikut • Court of Justice, terdapat pada setiap residen Court of Request, terdapat pada setiap divisi Police of Magistrate Bidang social Penghapusan kerja rodi kerja paksa Penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Peniadaan pynbank disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. Bidang Ilmu Pengetahuan Ditulisnya buku berjudul History of Java di London pada tahun 1817 dan dibagi dua jilid Ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago di Eidenburg pada tahun 1820 dan dibagi tiga jilid Raffles juga aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Ditemukannya bunga Rafflesia Arnold Dirintisnya Kebun Raya Bogor Memindahkan Prasasti Airlangga ke Calcutta, India sehingga diberi nama Prasasti Calcutta Dari kebijakan ini, salah satu pembaruan kecil yang diperkenalkannya di wilayah kolonial Belanda adalah mengubah system mengemudi dari sebelah kanan ke sebelah kiri, yang berlaku hingga saat ini. Pada tahun 1815 Raffles kembali ke Inggris setelah Jawa dikembalikan ke Belanda setelah Perang Napoleon selesai. Pada 1817 ia menulis dan menerbitkan buku History of Java, yang melukiskan sejarah pulau itu sejak zaman kuno. Sistem Landrent Kebijakan politik Raffles di Indonesia dijalankan berdasarkan asas-asas liberal yang menjunjung tinggi persamaan derajat dan kebebasan manusia. Dijiwai oleh nilai-nilai liberal, Raffles bermaksut mewujudkan kebebasan dan menegakkan hukum dalam pemerintahannya, yaitu berupa. Perwujudan kebebasan dilaksanakan berupa kebebasan menanam, kebebasan berdagang, dan produksi untuk ekspor. Penegakkan hukum diwujudkan berupa perlindungan hukum kepada rakyat agar bebas dari kesewenang-wenangan. Sesuai dengan kebijakan politiknya tersebut, Raffles menerapkan kebijakan ekonomi seperti yang dijalankan Inggris di India. Hal tersebut karena Indonesia memiliki banyak persamaan, yaitu sama-sama negara agraris. Kebijakan ekonomi yang diterapkan Inggris tersebut disebut dengan Landrent-system, atau sistem pajak tanah. Pokok-pokok Landrent System Segala bentuk penyerahan dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat diberikan kebebasan untuk menanam segala jenis tanaman yang dianggap menguntungkan. Semua tanah manjadi milik pemerintah kolonial Inggris. Pemungutan sewa tanah dilakukan secara langsung, tidak lagi dengan perantara bupati. Sementara itu, tugas bupati terbatas hanya pada dinas-dinas umum. Penyewaan tanah dibeberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu. Landrent System berlawanan dengan sistem feodal yang selamai ini berlaku di Indonesia. Selama ini, tanah dimiliki oleh para bangsawan . Para petani penggarap tanah diwajibkan menyerahkan sebagian hasil panen menurut takaran yang sudah ditentukan oleh pemilik tanah. Semakin meningkatnya hasil panen para petani, tidak akan berpengaru pada kesejahteraan petani karena takaran yang telah ditentukan hanya akan menguntungkan pemilik tanah. Alasannya, penyerahan hasil panen dilakukan lewat perantara para bupati. Mereka ini cenderung menarik penyerahan yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun untuk menyenagkan para bangsawan pemilik tanah. Ternyata Landrent System sangat sulit dilaksanakan di Indonesia. Raffles menghadapi banyak sekali tantangan dan hambatan dalam menerapkan kebijakan barunya tersebut. Tantangan terbesar berasal dari kaum bangsawan, karena pemberlakuan Landrent System ini akan sangat merugikan mereka. Berbagai kendala yang dihadapi, membuat Landrent System gagal diterapkan di Indonesia. Karena kas pemerintah kolonial Inggris di Indonesia harus tetap sehat, maka Raffles terpaksa menerapkan kebijakan seperti pemerintah Kolonial Belanda dahulu. Ia memberlakukan wajib kerja untuk menanam tanaman yang bisa memberikan keuntungan besar seperti kopi dan pohon jati. Ia juga terpaksa menerapkan berbagai macam pungutan yang yang pernah ia hapus. Akhirnya penderitaan rakyat Indonesia dibawah pemerintahan Raffles tak jauh beda dengan pemerintahan VOC dan Daendels dahulu. Pokok-pokok Sistem Pajak Tanah Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sistem pajak tanah. Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Semua tanah menjadi milik pemerintah kolonial. Penyewahan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu. Keuntungan Sistem Pajak Tanah bagi Rakyat Rakyat bebas menanam tanaman yang menguntungkan sesuai dengan keterampilannya. Rakyat membayar sewa sesuai dengan aturan yang berlaku,tanpa rasa khawatir adanya punggutan liar. Rakyat akan tergerak untuk meningkatkan hasil pertanian karena akan meningkatkan tarif kehidupannya. Keuntungan Sistem Pajak Tanah bagi Pemerintah Kolonial Pemerintah memperoleh pemasukkan pendapatan secara tetap dan terjamin. Semakin besar hasil panen semakin besar pula sewa tanah yang diterima oleh pemerintahan kolonial. Kendala Sistem Pajak Tanah Sistem feodal telah berakar dan menjadi tradisi di Indonesia. Pegawai pemerintah yang cakap untuk mengendalikan pelaksanaan sistem pajak tanah terbatas jumlahnya. Rakyat Indonesia belum siap menerima sistem yang baru. Kepemilikan tanah berciri tradisionalwarisan adat. Akibatnya, pemerintah kolonial mengalami kesulitan dalam prosedur pengambilan tanah. Pemerintahan Komisaris Jenderal Pemerintahan Raffles di Indonesia hanya berlangsung selama 5 tahun. Pada tanggal 19 Agustus 1816, berlangsung penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Indonesia Di Belanda sendiri, terjadi perdebatan mengenai kebijakan politik yang tepat untuk Indonesia, yaitu Kaum Liberalberkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta Kaum Konservatif berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi ditangani langsung oleh pemerintah. Sekitar tahun 1830-an, kebijakan politik pemerintah kolonial mulai bergeser ke arah konservatif. Penyebabnya adalah Kebijakan politik liberal banyak mengalami hambatan, karena tidak sesuai dengan sistem feodal yang berlaku di Indonesia. Pemerintah sulit berhubungan langsung dan bebas dengan rakyat, pemerintah harus melalui perantara para penguasa setempat. Hasil perdagangan dari sektor ekspor belum memuaskan karena kalah bersaing dengan Inggris. Terjadi pemisahan Belgia dari Belanda, akibatnya Belanda kehilangan daerah industrinya sehingga tidak mampu menyaingi Inggris dalam ekspor hasil industri ke Indonesia. Sistem Tanam Paksa Sistem ini dijalankan atas saran Van Den Bosch yang kemudian diangkat jadi gubernur jenderal di Indonesia. ~Akibat Tanam Paksa~ ›Dampak Tanam Paksa bagi Belanda Kas belanda yang semula kosong dapat dipenuhi Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja Belanda tidak mengalami kesulitan keuangan lagi dan mampu melunasi utang-utang Indonesia. Menjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis. ›Dampak tanam paksa bagi Indonesia Menyebabkan tekanan fisik maupun mental yang berkepanjangan bagi rakyat Indonesia Jumlah penduduk di Pulau jawa menurun drastic dikarenakan banyaknya kelaparan dan kematian karena system tanam paksa ini Pertanian terutama hasil padi mengalami banyak kegagalan. ~Aturan-Aturan Tanam Paksa~ Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia. Tanah yang disediakan bebas dari pajak. Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani. Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Kegagalan panenan menjadi tanggung jawab pemerintah. Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari. Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepalakepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum. ~Pelaksanaan Tanam Paksa~ Melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya cultuur procent menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran ~Akhir Tanam Paksa~ Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti berikut ini. O Golongan Pengusaha Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. O Baron Van Hoevel Ia adalah seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia 1847. Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Setelah pulang ke Negeri Belanda dan terpilih sebagai anggota parlemen, ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan. O Eduard Douwes Dekker Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi Asisten Residen Lebak Banten. Dengan nama samaran Multatuli yang berarti “Aku Telah Banyak Menderita“, ditulisnya buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda 1859 yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada tahun 1865 Tembakau tahun 1866 Tebu tahun 1884 Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917 karena paling banyak memberikan keuntungan. BAB III PENUTUP Kesimpulan VOC yang bermula sebagai kongsi dagang dating mencari keuntungan, kemudian berkembang menjadi kekuatan monopoli dan intervensi di bidang politik dan pemerintahan kerajanaan di Nusantara VOC dibubarkan karena adanya problem manajemen, tang, dan korupsi. Pemerintahan komisaris yang mengawali dominasi pemerintahan colonial Belanda mengambil kebijakan jalan tengah. Pelaksanaan Tanam Paksa oleh Van den Bosch telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. System usaha swasta Belanda telah berhasil mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia, sementara rakyat tetap menderita. Seiring dengan datangnya bangsa Barat juga telah berdampak pada perkembangan agama Kristen Katolik dan Krissten Protistan di Indonesia. Sumber

PemerintahanHindia-Belanda dalam pengasingan ini hanya akal-akalan agar jika menang perang dapat menguasai kembali Indonesia. Pada saat Kekaisaran Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tahun 1945, pemerintah pengasingan Hindia-Belanda dengan nama Nederlandsch-Indische Civiele Administratie alias NICA yang dibentuk tahun 1944 kembali Uploaded bymikael udin 0% found this document useful 0 votes0 views14 pagesCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes0 views14 pagesMakalah Mengevaluasi Penjajahan Hindia BelandaUploaded bymikael udin Full descriptionJump to Page You are on page 1of 14Search inside document You're Reading a Free Preview Pages 6 to 12 are not shown in this preview. Buy the Full Version Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
\n \n \n\n mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda
Akantetapi gerakan pramuka sejatinya telah ada sejak jaman penjajahan Belanda dengan nama kepanduan. 1. Pendiri Pramuka. Gagasan kepanduan dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia yang pada masa itu merupakan daerah jajahan Hindia Belanda (Nederlands Oost Indie), dengan mendirikan Nederland Indischie Padvinders Vereeniging (NIPV) atau
- Ada banyak sejarah yang bisa dipelajari oleh para siswa sekolah. Salah satunya era pemerintahan Hindia Belanda. Merangkum dari Repositori Kemendikbud Ristek, awal mula bangsa Belanda masuk ke Indonesia ialah untuk misi perdagangan karena harga rempah-rempah di Eropa semakin tidak terkendali, maka Parlemen Belanda atau Staten Generaal mengusulkan agar semua perusahaan pelayaran membentuk sebuah kongsi dagang pada 1598. Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Baca juga Sejarah Masuknya Belanda ke Indonesia dan Tujuan Dibentuknya VOC Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda bahasa Belanda Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC.Namun pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan utang yang dimilikinya jug berjumlah sangat besar. Era pemerintahan Hindia Belanda Maka pada tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1807, Republik Bataafsche dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti bentuknya menjadi Kerajaan Holland di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte adik dari Kaisar Napoleon. Karena VOC akhirnya dibubarkan pada 1799, segala tanggung jawab VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda dan terbentuknya pemerintahan Hindia BelandaNederlands Indies. Pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda. Dalam hal perkembangannya, Raja Louis Napoleon Bonaperte, yang bertanggung jawab atas wilayah Kerajaan Belanda, menunjuk Herman Williem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Baca juga Kisah Ktut Tantri Wanita Bule yang Bergerilya bersama Bung Tomo, Info bagi Siswa Dari tahun 1808-1811 Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia dengan tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.
PemerintahHindia Belanda d. Perang Diponegoro melawan Belanda terjadi yang diawali pada tahun 1825 dan diakhiri pada tahun. Pemerintah Republik Bataaf 2. Dec 11 2020 Kolonialisme dan imperialisme merupakan sistem politik yang berkaitan erat dengan penjajahan yang terjadi di indonesia sebelum masa kemerdekaan. 1. Tujuan pertama Bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia bertujuan untuk .... a. menanamkan modal b. mendidik penduduk pribumi c. memajukan pertanian d. mencari rempah-rempah e. mengajak berdagang 2. Latar belakang dari munculnya masa pemerintahan Republik Bataaf adalah... a. Kebangkrutan VOC yang menanggung banyak hutang b. Dibububarkannya VOC yang menanggung banyak hutang c. Dominasi pemerintahan kolonial Inggris di Nusantara d. Persaingan antara Belanda dengan Inggris e. Mengisi kas negara karena kebangkrutan VOC 3. Berikut ini yang merupakan arti dari Republik Bataaf adalah... a. Negara vassal dari Perancis b. Negara persemakmuran Perancis c. Negara enklaf dari Perancis d. Negara saudara dari Perancis e. Negara tetangga dari Perancis 4. Dampak ditulisnya Surat-Surat Kew bagi Republik Bataaf adalah... a. Memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Hindia Belanda b. Memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Inggris c. Mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Hindia Belanda d. Memilih Daendels sebagai pemimpin yang kuat untuk memerangi Inggris e. Menarik mundur Daendels sebagai Gubernur Jenderal karena dinilai banyak kekurangan 5. Kebijakan Herman Williem Daendels Gubernur dengan memerintahkan pembuatan jalan raya dari Anyer – Panarukan dengan kerja rodi adalah kebijakan yang dibuat dalam bidang.... a. Pertahanan dan keamanan b. Sosial dan ekonomi c. Sosial dan budaya c. Peradilan dan pertahanan d. Peradilan dan keamanan e. Peradilan dan budaya 6. Salah satu prinsip Raffles dalam menjalankan pemerintahan di tanah jajahan yaitu... a. Menerapkan sistem kerja rodi b. Menerapkan sistem penyerahan wajib c. Menerapkan sistem sewa tanah d. Menerapkan kebijakan penanaman wajib e. Menerapkan pajak hasil bumi 7. Tujuan Raffles mendekati Sultan Raja yang merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwana II adalah... a. Mendapatkan simpati dari kesultanan b. Meletakan kesultanan sebagai administrasi penjajahan c. Mendapatkan kekuatan melawan Belanda d. Merealisasikan kebijakan sistem monopoli e. Menjadikan kesultanan sebagai pegawai pemerintah 8. Perhatikan pernyataan berikut 1. Adanya persaingan dengan Portugis 2. Kebutuhan penduduk pribumi terhadap uang 3. Waktu pemerintahan Raffles terlalu singkat 4. Pengawasan dari pemerintah sendiri kurang 5. Sulit melepaskan kultur sebagai penjajah Pada dasarnya Raffles ingin memperbaiki tanah jajahannya, namun banyak mengalami kendala. Dari pernyataan berikut yang termasuk kendala yang dialami Raffles adalah... a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 3,4,5 d. 1,2,5 e. Semua benar 9. Latar belakang dilaksanakannya politik Sistem Tanam Paksa pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Van Den Bosch adalah …. a. Untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong akibat perang b. Untuk menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat c. Menyediakan tanaman yang laku terjual di pasaran Eropa d. Agar rakyat Indonesia memiliki kepandaian bercocok tanam / pertanian e. Untuk menyengsarakan penduduk pribumi 10. Dalam buku ”Max Havelar”, hal yang tidak ditulis Multatuli sebagai akibat-akibat yang dialami rakyat Indonesia karena pelaksanaan Sistem Tanam Paksa yaitu…. a. keterbelakangan b. kebodohan dan kemiskinan c. kepandaian bertani d. kelaparan dan penyakit e. keterbelakangan dan kemiskinan 11. Penyebab utama menyimpangnya pelaksanaan sistem tanam paksa yaitu… Stelsel stelsel leverantie Procenten 12. Pemerintah Belanda tahun 1830 menerapkan sistem Tanam Paksa karena sistem ini… a. Dianggap banyak mengatasi krisis keuangan Negara jajahan b. Telah dijalankan oleh Raja - raja Jawa c. Pelaksanaan Kongres Wina d. Cara yang tepat untuk dapat mengisi kas Negara Belanda e. Mendapat dukungan dari penguasa Pribumi 13. Daerah Indonesia yang paling menderita sebagai akibat Tanam Paksa adalah… a. Jawa b. Kalimantan c. Madura d. Sumatra e. Irian Barat 14. Berikut ini yang merupakan keterkaitan vatikan dengan portugis adalah... a. Vatikan merupakan pusat perkembangan agama kristen protestan yang dianut oleh Portugis serta dipimpin seorang paus. b. Vatikan merupakan pusat perkembangan agama kristen katolik yang dianut oleh Portugis serta dipimpin seorang paus. c. Perkembangan agama nasrani dipengaruhi oleh kepemimpinan paus di vatikan yang juga dianut Portugis. d. Perdebatan antara bangsa-bangsa barat termasuk Portugis diselesaikan di Vatikan e. Vatikan merupakan negara yang letaknya bersebelahan dengan Portugis 15. Nilai yang dapat diambil terkait dengan pembelajaran perkembangan agama kristen di negara yang mayoritas penduduknya muslim adalah... a. Pentingnya kerukunan antar umat beragama b. Mencari sebab konflik antar agama melalui sejarah c. Pengetahuan dan informasi latar belakang agama kristen d. Mengetahui kekejaman penjajahan bangsa-bangsa barat e. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan 16. Arti dari semangat piesme adalah... a. Mencari daerah potensial sebagai jajahan b. Upaya untuk menyebarkan agama c. Menekankan pertobatan orang-orang kristen d. Upaya membalas budi untuk Hindia Belanda e. Usaha untuk menghapuskan penjajahan di Hindia Belanda 17. Yang dimaksud dengan The Age of Discovery yaitu... a. Penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru b. Penemuan dunia baru dengan semboyan gold,glory,gospel c. Penemuan baru dalam bidang pengetahuan d. Penyebaran agama tidak terlepas dari kepentingan politik e. Penjelajahan samudra dengan misi penyebaran agama 18. Berikut ini yang merupakan persamaan masuk dan berkembangnya agama kristen dengan islam adalah... a. Masuk dan berkembang melalui jalur pelayaran dan perdagangan b. Masuk dan berkembang melewati malaka sebagai pusat perdagangan c. Disebarkan berdasarkan sistem kasta d. Dibawa oleh bangsa-bangsa barat ketika melakukan penjajahan e. Penyebaran dilakukan melalui pemimpin-pemimpin kerajaan 19. Adanya Imperialisme Barat ke dunia Timur menyebabkan ….. a. Bangsa terjajah hidup makmur b. Bangsa terjajah mempunyai hak yang sama seperti bangsa Barat c. Bangsa terjajah semakin miskin d. Bangsa Barat memberikan hak yang istimewa kepada Dunia Timur terjajah semakin menjadi maju 20. Perasaan cinta dan bangga terhadap Bangsa dan Negara di atas lainnya adalah... a. Demokrasi b. Sosialisme c. Liberalisme d. Komunisme e. Nasionalisme II. ESSAI 1. Jelaskan tokoh Daendels menurut pendapat kalian? Analisislah hikmah apa yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kepemimpinan! 2. Bagaimana pelaksanaan Land Rent sewa tanah kepemimpinan Raffles? Bandingkan dengan sistem pajak sekarang? 3. Jelaskan dampak dari Kapitulasi Tuntang? Apakah menguntungkan atau merugikan untuk Indonesia? Jelaskan alasannya? 4. Jelaskan dampak dari Konvensi London? Apakah menguntungkan atau merugikan untuk Indonesia? Jelaskan alasannya? 5. Dapatkah Raffles mendorong rakyat pedesaan menjadi semakin produktif? Jelaskan alasannya? 6. Mengapa kaum konservatif dan pegawai pemerintah mendukung dilanjutkannya tanam paksa sementara kaum liberal menolak Tanam Paksa? Berikan alasannya! 7. Langkah apa yang dilakukan Douwes Dekker dalam menentang sistem tanam paksa dan apa dampak dari langkah Douwes Dekker untuk rakyat pribumi? Lakukanlah analisis terkait dengan tindakan yang dilakukan Douwes Dekker? 8. Bagaimana realisasi dan pelaksanaan tanam paksa yang dikatakan banyak penyelewengan? Apakah saat ini tanaman tersebut masih menjadi andalan ekspor Indonesia? 9. Bandingkanlah sistem tanam paksa dengan penerapan ekonomi liberal sistem usaha swasta? Apa penilaianmu terhadap dua model politik penjajahan itu? 10. Selain islam, hindu, buddha, agama kristen juga masuk dan berkembang di Indonesia. Jelaskan hikmah yang diperoleh setelah mempelajari materi tersebut?

Berdasarkanhasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan. e. Menyusun bentuk, jenis, sasaran dan materi pembinaan.

1. Masa Pemerintahan Republik Bataaf Ketiga jenis tanaman itu secara historis mempunyai arti yang sangat penting, ditambah dengan tanaman-tanaman yang lain seperti nila dan karet. Tanaman itu sudah menjadi tanaman pokok pada masa kolonial di Indonesia, terutama pada era Tanam Paksa Cultuurstelsel. Pada masa itu Indonesia berada di bawah penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Tanam Paksa ini sudah menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, bagaimana kehidupan rakyat pada masa penjajahan pemerintah kolonial, berikut ini uraiannya mengenai “Menganalisis Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda”. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis liberte kemerdekaan, egalite persamaan, dan fraternite persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan harapan itu pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf 1795-1806. Sebagai pemimpin Republik Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V lalu mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, lalu menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melaksanakan blokade pada Batavia. Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf tidak juga ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini adalah vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama untuk Perancis saat itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Dia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa. a. Pemerintahan Herman Williem Daendels 1808-1811 Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam bermacam-macam pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh sebab itu, dia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih bergerak maju dan produktif untuk kepentingan negeri induk Republik Bataaf. Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melaksanakan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Bidang pertahanan dan keamanan Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah Membangun benteng-benteng pertahanan baru Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh sebab itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari orang menjadi orang baca Ricklefs, 2005 Membangun jalan raya dari Anyer Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten sampai Panarukan ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur sepanjang kurang lebih km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut sudah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis yang dijiwai panji-panji Revolusi Perancis dengan semboyannya liberte, egalite dan fraternite. Dia berubah menjadi diktator. Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, sebab lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh sebab itu, wajar kalau lalu banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal. Bidang pemerintahan Daendels juga melaksanakan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Dia banyak melaksanakan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta ataupun Kasultanan Yogyakarta ada tata cara tertentu, misalnya wajib memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, lalu membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar kursi singgasana raja, Daendels tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Dia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Sunan Pakubuwana IV dari Kasunanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sultan Hamengkubuwana II menolaknya Baca Ricklefs, 2005. Penolakan Hamengkubuwana II pada kebijakan Daendels menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” dengan kekuatan orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk menolong pasukan Daendels apabila terjadi perang. Dengan kekuatan yang dia miliki, Daendels semakin congkak dan berani. Daendels mulai melaksanakan intervensi pada pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, misalnya saat terjadi pergantian raja. Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenengan Daendels, Raden Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan pada kekuatan kolonial. Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kasultanan Yogyakarta. Oleh sebab itu, Sultan Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga. Namun perlawanan Raden Rangga ini segera dapat ditumpas dan Raden Rangga sendiri terbunuh. Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Daendels lalu memberikan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwana II agar menyetujui pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih dan Sultan harus menanggung kerugian perang akibat perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwana II menolak ultimatum itu. Akibatnya, pada Desember 1810 Daendels menuju Yogyakarta dengan membawa orang serdadu. Dengan kekuatan ini Daendels berhasil memaksa Hamengkubuwana II untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Hamengkubuwana III ini sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwana II yang masih diizinkan tinggal di lingkungan istana sering disebut Sultan Sepuh. Di samping hal-hal di atas, Daendels juga melaksanakan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur wilayah yang mempunyai otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih mempunyai hak-hak feodal tertentu. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Bidang peradilan Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melaksanakan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas bermacam-macam penyelewengan dengan mengeluarkan bermacam-macam peraturan. Daendels membentuk tiga jenis peradilan 1 peradilan untuk orang Eropa, 2 peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan 3 peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan pada siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing. Coba lakukan analisis beberapa tindakan Daendels, kira-kira kesimpulan apa yang kalian peroleh dilihat dari manajemen pemerintahannya Bidang sosial ekonomi Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh sebab itu, Daendels melakukan bermacam-macam tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya Daendels memaksakan bermacam-macam perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melaksanakan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon, Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak, Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, Rakyat diharuskan melakukan penyerahan wajib hasil pertaniannya, Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. b. Pemerintahan Janssen 1811 Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Dia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan Afrika Selatan tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan sebab daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang sudah ditinggalkan Daendels. Namun wajib diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles sudah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen lalu mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Trend, Identitas, Kepentingan, secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. 2. Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia 1811-1816 Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melaksanakan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan Trend, Identitas, Kepentingan, penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman 1997. bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat dari tiga prinsip itu Raffles melakukan beberapa langkah, baik yang menyangkut bidang politik pemerintahan atau bidang sosial ekonomi. a. Kebijakan dalam bidang pemerintahan Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas Gillespie, Mutinghe, dan Crassen. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya membuat lebih cepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Sebagai realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia. Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu balas budi. Setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya. Sebagai contoh dengan apa yang terjadi pada Raja Palembang, Baharuddin. Raja Baharuddin termasuk raja yang banyak jasanya pada Raffles dalam mengenyahkan Belanda dari Nusantara, tetapi justru Raffles ikut mendukung usaha Najamuddin untuk menggulingkan Raja Baharuddin. Untuk mendalami bagaimana perkembangan politik Kasultanan Yogyakarta di masa pemerintahan kolonialisme Inggris, kalian dapat membaca bukunya Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 2005, atau buku-buku sejarah yang ada di perpustakaan sekolah Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan istana Kasultanan Yogyakarta nampaknya belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Daendels, menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwana II dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai putera mahkota. Tetapi nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayahandanya, Hamengkubuwana II. Melalui seorang perantara bernama Babah Jien Sing, Sultan Raja berkirim surat kepada Raffles. Surat itu isinya melaporkan bahwa di bawah pemerintahan Hamengkubuwana II, Yogyakarta menjadi kacau. Dengan membaca isi surat dari Sultan Raja itu, Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwana II seorang yang keras dan tidak mungkin diajak kerja sama bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa. Oleh sebab itu, Raffles segera mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang Keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwana II turun dari tahta. Sultan Hamengkubuwana II berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Sebagai imbalannya Hamengkubuwana III wajib menandatangani kontrak bersama Inggris. Isi politik kontrak itu antara lain sebagai berikut. Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III, dan Pangeran Natakusuma saudara Sultan Sepuh ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I. Sultan Hamengkubuwana II dengan puteranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang. Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris. Tindakan dalam bidang ekonomi Raffles tidak ubahnya Daendels, bisa dikatakan adalah tokoh pembaru dalam menata tanah jajahan. Pandangannya di bidang ekonomi juga cukup revolusioner. Yang jelas Raffles sudah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles antara lain sebagai berikut. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah land rent yang kemudian meletakkan dasar untuk perkembangan sistem perekonomian uang. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Penghapusan sistem monopoli. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan dan program land rent yang dicanangkan Raffles itu tidak terlepas dari pandangannya tentang tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Tanah yang paling produktif akan membayar pajak sekitar 1/2 dari hasil dan tanah yang paling tidak produktif hanya 1/4 dari hasil. Kalau dirata-rata setiap wajib pajak itu akan menyerahkan sekitar 2/5 dari hasil. Setelah itu petani bebas menggunakan sisanya. Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang. Tetapi kalau terpaksa tidak berupa uang dapat juga dibayar dengan barang lain misalnya beras. Kalau dibayar dengan uang, diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Tetapi kalau dengan beras yang bersangkutan wajib mengirimnya ke kantor residen setempat atas biaya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan setempat yang sering memotong/mengurangi penyerahan hasil panen itu. Kita tahu bahwa para pimpinan atau pejabat Pribumi sudah dialihfungsikan menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Pelaksanaan sistem land rent itu diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi uang di Hindia. Kamu juga wajib tahu, bahwa Raffles adalah seorang Ilmuwan. Satu diantara karyanya adalah buku yang berjudul History of Java. Ia juga memberikan pertolongan penelitian John Crawfurd, sehingga berhasil menulis buku History of the East Indian Archipelago Kemudian ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah, dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Kalau desa berkembang maka produksi juga akan meningkat, hidup rakyat bertambah baik, sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Raffles juga ingin memberikan kebebasan untuk para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, dan nila. Nah, kalian sudah mengetahui bagaimana beberapa ketentuan kebijakan yang dicanangkan oleh Raffles sejak dari program land rent sampai menempatkan desa sebagai unit administrasi pemerintah, agar desa lebih terbuka, bebas dan produktif. Raffles memang orang yang berpandangan maju. Dia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan menghadapi bermacam-macam kendala. Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah, pengawasan pemerintah kurang, dalam mengatur rakyat peran kepala desa dan bupati lebih kuat dari pada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan dan juga monopoli masih juga dilaksanakan. Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan ataupun jembatan, dan melaksanakan monopoli garam. Secara umum Raffles boleh dikatakan kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Pemerintah Inggris tidak memperoleh keuntungan yang berarti. Sementara rakyat juga tetap menderita. 3. Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya sudah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris wajib mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda. a. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang terdiri dari tiga orang, yakni Cornelis Theodorus Elout ketua, Arnold Ardiaan Buyskes anggota, dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen anggota. Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk negeri jajahan Regerings Reglement pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang itu menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan harapan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp. Berbekal ketentuan dalam undang-undang itu ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles. Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816. Ketika melihat kenyataan di lapangan, Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian. Kas negara di Belanda dalam keadaan menipis. Mereka sadar bahwa tugas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi baik di Tanah Jajahan atau di Negeri Induk. Sementara itu perdebatan antar kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan untuk negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Van der Capellen lalu ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Dia ingin melanjutkan strategi jalan tengah. Tetapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapus peran penguasa tradisional bupati dan para penguasa setempat. Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies. Dia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil sebab rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barang- barang yang diekspor. Yang terjadi justru impor lebih besar dibandingkan ekspor. Tentu ini sangat merugikan untuk pemerintah Belanda. Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas negara di negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang di tanah jajahan. Sebagai contoh Perang Diponegoro yang baru berjalan satu tahun sudah menguras dana yang luar biasa, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin diperberat dengan adanya pemisahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang. b. Sistem Tanam Paksa Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melakukan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan untuk negeri induk. Seperti dikatakan Baud, Jawa adalah “gabus tempat Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa dilihat sebagai sapi perahan. Konsep Bosch itulah yang lalu dikenal dengan Cultuurstelsel Tanam Paksa. Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu prakiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih sampai juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk mendapat tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. Dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Ketentuan Tanam Paksa Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan prakiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program Tanam Paksa. Secara umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat lalu diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara Staatsblad Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut. Penduduk menyediakan sebagian dari Belanda, Mooi Indie dan tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Nasionalisme, 2009. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang wajib dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melaksanakan pengawasan secara umum. Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun. Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan-ketentuan itu di atas, tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan keberatan-keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini maknanya ketentuan Tanam Paksa itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaksanaan Tanam Paksa Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem Tanam Paksa wajib menggunakan organisasi desa. Oleh sebab itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong atau gugur gunung, adalah usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh sebab posisi yang begitu penting itu maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja. Yang jelas pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini sudah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan lalu timbul bahaya kelaparan dan kematian di bermacam-macam daerah. Misalnya di Cirebon 1843 – 1844, di Demak tahun 1849 dan Grobogan pada tahun 1850. Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda sudah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda sudah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama manusia. Memang wajib diakui beberapa manfaat adanya Tanam Paksa, misalnya, diperkenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya bermacam-macam saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak. c. Sistem usaha swasta Nah, kalian sudah belajar mengenai sejarah Tanam Paksa. Kamu juga mengetahui bermacam-macam macam jenis tanaman yang dikembangkan pada masa Tanam Paksa. Apakah jenis tanaman di masa Tanam Paksa itu pada masa sekarang masih ada yang menjadi komoditas primadona pertanian dan perkebunan di Indonesia? Coba kalian cari komoditas Tanam Paksa itu yang saat ini masih menjadi andalan ekspor Indonesia. Carilah data negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor komoditas tersebut! Pelaksanaan Tanam Paksa memang sudah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari Tanam Paksa sudah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal ini sudah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh sebab itu, mulai muncul perdebatan mengenai pelaksanaan Tanam Paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik jelek dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro dan kontra tentang pelaksanaan Tanam Paksa. Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju sebab Tanam Paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM Nederlansche Handel Matschappij, yang mendukung pelaksanaan Tanam Paksa sebab mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan pada penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Nederlansche Handel Matschappij perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang peran penting dalam mengembangkan perdagangan Belanda-Indonesia. » Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh sebab itu, tahun 1850 Pemerintah mulai bimbang. Apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen Staten Generaal. Parlemen mempunyai peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pelindung warga, mengatur tegaknya hukum, dan membangun fasilitas prasarana agar semua aktivitas masyarakat berjalan lancar. Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal itu didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor Kontrak-kontrak Gula tulisan Frans van de Pute. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa. Penolakan terhadap Tanam Paksa sudah menjadi pendapat umum. Oleh sebab itu, secara berangsur- angsur Tanam Paksa mulai dihapus dan mulai Sumber Max Havelaar, 2013. diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga disorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai imbangannya Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia. Penetapan pelaksanan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda sudah mengeluarkan bermacam-macam ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara Comptabiliet Wet. Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda wajib diketahui dan disahkan oleh Parlemen. Undang-undang Gula Suiker Wet. Undang-undang ini antara lain mengatur mengenai monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Undang-undang Agraria Agrarische Wet pada tahun 1870. Undang- Undang ini mengatur mengenai prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanah- tanah hutan, pegunungan dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah atau tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa-menyewa tanah ini wajib didaftarkan kepada pemerintah. Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh sebab itu, mulailah era imperialisme modern. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Tanah jajahan berfungsi sebagai 1 tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa, dan tempat penanaman modal asing, 2 tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, 3 penyedia tenaga kerja yang murah. Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal ini semua dimaksudkan untuk menolong kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar. Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19. Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli sudah memprakarsai pembangunan jalan kereta api. Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerah- daerah yang sudah dikuasai dan yang akan dikuasai, misalnya Aceh. Oleh karena itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatra ini, juga berdasarkan pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api juga dibangun untuk kepentingan pertambangan, seperti di daerah pertambangan batu bara di Sumatra Barat. Di samping angkutan darat, angkutan laut juga mengalami peningkatan. Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatra Timur, dan Pelabuhan Emmahaven Teluk Bayur di Padang. Jalur laut ini semakin ramai dan efisien terutama setelah adanya pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. Bagi rakyat Bumiputera pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng dan sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih wajib membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran sebab terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional, seperti dokar, gerobak juga semakin terpinggirkan. Dengan demikian rakyat tetap hidup menderita. d. Perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Seperti halnya agama Hindu, Buddha dan Islam, penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Aktivitas pelayaran dan perdagangan saat itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Dalam kenyataannya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang di bermacam-macam daerah. Bahkan di daerah Indonesia bagian Timur seperti di Papua, daerah Minahasa, Timor, Nusa Tenggara Timur, juga daerah Tapanuli di Sumatera, agama Kristen menjadi mayoritas. Kemudian bagaimana proses masuknya agama Kristen itu ke Indonesia?. Mengenai proses masuknya agama Kristen ke Indonesia ini dapat dikatakan dalam dua gelombang atau dua kurun waktu. Pertama dikatakan bahwa agama Kristen masuk di Indonesia sudah sejak zaman kuno. Menurut Cosmas Indicopleustes dalam bukunya Topographica Christiana, diceritakan bahwa pada abad ke-6 sudah ada komunitas Kristiani di India Selatan, di pantai Malabar, dan Sri Lanka. Dari Malabar itu agama Kristen menyebar ke berbagai daerah. Pada tahun 650 agama Kristen sudah mulai berkembang di Kedah Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Pada abad ke-9 Kedah berkembang menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai di jalur pelayaran yang menghubungkan India-Aceh-Barus- Nias-melalui Selat Sunda-Laut Jawa dan terus ke Cina. Jalur inilah yang disebut sebagai jalur penyebaran agama Kristen dari India ke Nusantara. Diberitakan bahwa agama Kristen kemudian mulai tumbuh di Barus Fansur. Di daerah ini terdapat gereja yang dikenal dengan Gereja Bunda Perawan Murni Maria. Disebutkan juga bahwa di Lobu Tua dekat Kota Barus terdapat desa tua yang dinamakan “Desa Janji Mariah”. Dari uraian itu dapat dijelaskan bahwa agama Kristen Katolik dan Protestan masuk dengan cara damai melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Agama ini tumbuh di daerah-daerah pantai di Semenanjung Malaya dan juga pantai barat di Sumatera. Penganut agama Kristen hidup di kota-kota pelabuhan sambil beraktivitas sebagai pedagang. Mereka kemudian juga membangun pemukiman di daerah itu. Periode selanjutnya, penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia pada abad ke-16. Kedatangan bangsa-bangsa Barat itu semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik selanjutnya disebut Katolik. Orang- orang Belanda membawa agama Kristen Protestan selanjutnya disebut Kristen. Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa pada abad ke-16 sudah terjadi penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Oleh sebab itu, periode ini sering disebut The Age of Discovery. Kegiatan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru itu dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyannya; gold, glory, dan gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu maka penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Setelah menguasai Malaka tahun 1511 Portugis lalu meluaskan eksploitasi ke Kepulauan Maluku dengan maksud memburu rempah-rempah. Pada tahun 1512 pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu di Pulau Ambon Kepulauan Maluku. Pada saat itu perdagangan di Kepulauan Igis ramai. Melalui kegiatan peradagangan ini pula Islam sudah berkembang di Maluku. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katholik. Berkembanglah agama Katolik di beberapa daerah di Kepulauan Maluku. Para penyiar agama Katolik diawali oleh para pastor dalam bahasa Portugis, padre yang berarti imam. Pastor yang terkenal saat itu adalah Pastor Fransiscus Xaverius SJ dari ordo Yesuit. Dia aktif mengunjungi desa-desa di sepanjang Pantai Leitimor, Kepulauan Lease, Pulau Ternate, Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai. Usaha penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Kemudian di Nusa Tenggara Timur seperti Flores, Solor, dan Timor agama Katolik berkembang tidak terputus sampai sekarang. Berikutnya juga berkembang agama Kristen di Kepulauan Maluku terutama setelah VOC menguasai Ambon. Pada saat itu para zendeling aktif menyebarkan agama baru ini dengan semangat piesme, yaitu menekankan pertobatan orang-orang Kristen. Penyebaran agama Kristen ini juga semakin intensif saat Raffles berkuasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang pesat di Indonesia bagian timur. Agama Katholik juga berkembang di Minahasa setelah Portugis singgah di tempat itu pada abad ke-16. Penyebaran agama Katholik di daerah Minahasa dipimpin oleh pastor Diogo de Magelhaens dan Pedro de Mascarenhas. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1563, yang dapat dikatakan sebagai tahun masuknya agama Katolik pada ekspedisi itu sejumlah rakyat dan raja menyatakan masuk agama Katolik dan dibabtis. Misalnya Raja Babontehu bersama rakyatnya sudah dibabtis oleh Magelhaens. Agama Kristen juga masuk dan berkembang di tanah Minahasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah Timur Kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara dan tanah Batak di Sumatera. Singkatnya agama Katholik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Batavia dan Jawa pada umumnya. Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa. KESIMPULAN Periode kemaharajaan kolonialisme dan imperialisme dapat dipahami melalui dua fase fase keserakahan atau kezaliman kongsi dagang dan fase dominasi pemerintahan kolonial. VOC yang bermula sebagai kongsi dagang untuk mencari keuntungan, kemudian berkembang menjadi kekuatan monopoli dan intervensi di bidang politik dan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. VOC akhirnya bubar sebab problem manajemen, utang dan korupsi. 4. Pemerintahan Komisaris Jenderal yang mengawali dominasi pemerintahan kolonial Belanda mengambil kebijakan jalan tengah. Pelaksanaan Tanam Paksa di bawahVan den Bosch sudah membawa penderitaan rakyat Indonesia yang kepanjangan. Sistem usaha swasta Belanda sudah berhasil mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia, sementara rakyat tetap menderita. Seiring dengan datangnya bangsa Barat juga sudah berakibat pada perkembangan agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Indonesia. Sumber Sejarah Indonesia kelas XI / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jadidengan kata lain Jawa harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan negeri penjajah. Dapat dikatakan Jawa dimanfaatkan sebagai sapi perahan. hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus Coba cermati gambar di bawah ini. 1. Tentu kalian banyak yang tahu, kira-kira gambar apa saja? 2. Apa kaitannya dengan pembahasan tentang kolonialisme dan imperialisme? Tentu kalian sudah akrab dengan gambar-gambar di atas. Gambar itu adalah gambar tanaman kopi, tembakau, dan tebu. Ketiga jenis tanaman itu sekarang begitu populer di masyarakat Indonesia. Tembakau adalah bahan utama untuk rokok. Sementara kopi kini menjadi minuman yang sangat terkenal di kalangan rakyat Indonesia. Begitu juga tebu sebagai bahan pembuat gula pasir. Sejak zaman kolonial di Indonesia sudah berkembang penanaman kopi, tembakau dan tebu. Ketiga jenis tanaman sudah menjadi bahan ekspor. 1. Masa Pemerintahan Republik Bataaf Ketiga jenis tanaman itu secara historis mempunyai arti yang sangat penting, ditambah dengan tanaman-tanaman yang lain seperti nila dan karet. Tanaman itu sudah menjadi tanaman pokok pada masa kolonial di Indonesia, terutama pada era Tanam Paksa Cultuurstelsel. Pada masa itu Indonesia berada di bawah penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Tanam Paksa ini sudah menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, bagaimana kehidupan rakyat pada masa penjajahan pemerintah kolonial, berikut ini uraiannya mengenai “Menganalisis Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda”. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis liberte kemerdekaan, egalite persamaan, dan fraternite persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan harapan itu pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf 1795-1806. Sebagai pemimpin Republik Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V lalu mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, lalu menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melaksanakan blokade pada Batavia. » Mengapa Inggris melaksanakan blokade pada Batavia? Coba jelaskan makna politis dari upaya blokade itu. Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf tidak juga ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini adalah vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama untuk Perancis saat itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Dia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa. a. Pemerintahan Herman Williem Daendels 1808-1811 Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam bermacam-macam pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh sebab itu, dia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih bergerak maju dan produktif untuk kepentingan negeri induk Republik Bataaf. Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melaksanakan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Bidang pertahanan dan keamanan Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah Membangun benteng-benteng pertahanan baru Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh sebab itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari orang menjadi orang baca Ricklefs, 2005 Membangun jalan raya dari Anyer Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten sampai Panarukan ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur sepanjang kurang lebih km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Coba lakukan analisis, mengapa Daendels membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Apa hubungannya dengan pertahanan dan keamanan? Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut sudah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis yang dijiwai panji-panji Revolusi Perancis dengan semboyannya liberte, egalite dan fraternite. Dia berubah menjadi diktator. Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, sebab lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh sebab itu, wajar kalau lalu banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal. » Lakukan telaah secara kritis mengenai perubahan citra diri Daendels itu. Secara faktual tunjukkan bukti-bukti bahwa Daendels lalu berubah menjadi seorang diktator. Bagaimana pula reaksi masyarakat dengan kekejaman Daendels. Kamu bisa membaca buku-buku sejarah yang ada di perpustakaan sekolah! Bidang pemerintahan Daendels juga melaksanakan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Dia banyak melaksanakan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta ataupun Kasultanan Yogyakarta ada tata cara tertentu, misalnya wajib memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, lalu membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar kursi singgasana raja, Daendels tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Dia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Sunan Pakubuwana IV dari Kasunanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sultan Hamengkubuwana II menolaknya Baca Ricklefs, 2005. Penolakan Hamengkubuwana II pada kebijakan Daendels menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” dengan kekuatan orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk menolong pasukan Daendels apabila terjadi perang. Dengan kekuatan yang dia miliki, Daendels semakin congkak dan berani. Daendels mulai melaksanakan intervensi pada pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, misalnya saat terjadi pergantian raja. Melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenengan Daendels, Raden Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan pada kekuatan kolonial. Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kasultanan Yogyakarta. Oleh sebab itu, Sultan Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga. Namun perlawanan Raden Rangga ini segera dapat ditumpas dan Raden Rangga sendiri terbunuh. Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Daendels lalu memberikan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwana II agar menyetujui pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih dan Sultan harus menanggung kerugian perang akibat perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwana II menolak ultimatum itu. Akibatnya, pada Desember 1810 Daendels menuju Yogyakarta dengan membawa orang serdadu. Dengan kekuatan ini Daendels berhasil memaksa Hamengkubuwana II untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Hamengkubuwana III ini sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwana II yang masih diizinkan tinggal di lingkungan istana sering disebut Sultan Sepuh. Di samping hal-hal di atas, Daendels juga melaksanakan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur wilayah yang mempunyai otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih mempunyai hak-hak feodal tertentu. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Bidang peradilan Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melaksanakan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas bermacam-macam penyelewengan dengan mengeluarkan bermacam-macam peraturan. Daendels membentuk tiga jenis peradilan 1 peradilan untuk orang Eropa, 2 peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan 3 peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan pada siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing. Coba lakukan analisis beberapa tindakan Daendels, kira-kira kesimpulan apa yang kalian peroleh dilihat dari manajemen pemerintahannya Bidang sosial ekonomi Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh sebab itu, Daendels melakukan bermacam-macam tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya Daendels memaksakan bermacam-macam perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melaksanakan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon, Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak, Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, Rakyat diharuskan melakukan penyerahan wajib hasil pertaniannya, Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. » Kamu sudah mengetahui bermacam-macam kebijakan dan tindakan yang dilakukan Daendels, baik dalam bidang pertahanan- keamanan, politik pemerintahan, bidang peradilan atau di bidang sosial ekonomi. Coba lakukan diskusi dengan anggota kelompokmu, kira-kira bagaimana akibatnya terhadap kehidupan masyarakat di Nusantara? b. Pemerintahan Janssen 1811 Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Dia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan Afrika Selatan tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan sebab daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang sudah ditinggalkan Daendels. Namun wajib diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles sudah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen lalu mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Trend, Identitas, Kepentingan, secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. 2. Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia 1811-1816 Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melaksanakan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan Trend, Identitas, Kepentingan, penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman 1997. bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat dari tiga prinsip itu Raffles melakukan beberapa langkah, baik yang menyangkut bidang politik pemerintahan atau bidang sosial ekonomi. a. Kebijakan dalam bidang pemerintahan Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas Gillespie, Mutinghe, dan Crassen. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya membuat lebih cepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Sebagai realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia. Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu balas budi. Setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya. Sebagai contoh dengan apa yang terjadi pada Raja Palembang, Baharuddin. Raja Baharuddin termasuk raja yang banyak jasanya pada Raffles dalam mengenyahkan Belanda dari Nusantara, tetapi justru Raffles ikut mendukung usaha Najamuddin untuk menggulingkan Raja Baharuddin. Untuk mendalami bagaimana perkembangan politik Kasultanan Yogyakarta di masa pemerintahan kolonialisme Inggris, kalian dapat membaca bukunya Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 2005, atau buku-buku sejarah yang ada di perpustakaan sekolah Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan istana Kasultanan Yogyakarta nampaknya belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Daendels, menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwana II dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai putera mahkota. Tetapi nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayahandanya, Hamengkubuwana II. Melalui seorang perantara bernama Babah Jien Sing, Sultan Raja berkirim surat kepada Raffles. Surat itu isinya melaporkan bahwa di bawah pemerintahan Hamengkubuwana II, Yogyakarta menjadi kacau. Dengan membaca isi surat dari Sultan Raja itu, Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwana II seorang yang keras dan tidak mungkin diajak kerja sama bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa. Oleh sebab itu, Raffles segera mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang Keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwana II turun dari tahta. Sultan Hamengkubuwana II berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Sebagai imbalannya Hamengkubuwana III wajib menandatangani kontrak bersama Inggris. Isi politik kontrak itu antara lain sebagai berikut. Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III, dan Pangeran Natakusuma saudara Sultan Sepuh ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I. Sultan Hamengkubuwana II dengan puteranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang. Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris. Bagaimana analisismu mengenai politik dan kebijakan Raffles, yang menjadikan Jawa terbagi dalam karesidenan- karesidenan?. Kemudian bagaimana penilaianmu tentang sikap politik Raffles yang mendukung Najamuddin dan ikut menurunkan Raja Baharuddin? mengapa Raffles mendukung Sultan Raja dan memecat Sultan Sepuh? politik apa yang sedang dipraktikkan Raffles di Palembang dan Yogyakarta?. Untuk apa politik itu dipraktikkan? b. Tindakan dalam bidang ekonomi Raffles tidak ubahnya Daendels, bisa dikatakan adalah tokoh pembaru dalam menata tanah jajahan. Pandangannya di bidang ekonomi juga cukup revolusioner. » Tahukah kalian bagaimana kira-kira perbedaan dan persamaan kebijakan antara kedua tokoh Daendels dan Raffles, terutama yang terkait dengan kebijakannya di bidang ekonomi ? Yang jelas Raffles sudah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles antara lain sebagai berikut. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah land rent yang kemudian meletakkan dasar untuk perkembangan sistem perekonomian uang. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Penghapusan sistem monopoli. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan dan program land rent yang dicanangkan Raffles itu tidak terlepas dari pandangannya tentang tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Tanah yang paling produktif akan membayar pajak sekitar 1/2 dari hasil dan tanah yang paling tidak produktif hanya 1/4 dari hasil. Kalau dirata-rata setiap wajib pajak itu akan menyerahkan sekitar 2/5 dari hasil. Setelah itu petani bebas menggunakan sisanya. Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang. Tetapi kalau terpaksa tidak berupa uang dapat juga dibayar dengan barang lain misalnya beras. Kalau dibayar dengan uang, diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Tetapi kalau dengan beras yang bersangkutan wajib mengirimnya ke kantor residen setempat atas biaya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan setempat yang sering memotong/mengurangi penyerahan hasil panen itu. Kita tahu bahwa para pimpinan atau pejabat Pribumi sudah dialihfungsikan menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Pelaksanaan sistem land rent itu diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi uang di Hindia. Kamu juga wajib tahu, bahwa Raffles adalah seorang Ilmuwan. Satu diantara karyanya adalah buku yang berjudul History of Java. Ia juga memberikan pertolongan penelitian John Crawfurd, sehingga berhasil menulis buku History of the East Indian Archipelago Kemudian ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah, dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Kalau desa berkembang maka produksi juga akan meningkat, hidup rakyat bertambah baik, sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Raffles juga ingin memberikan kebebasan untuk para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, dan nila. Nah, kalian sudah mengetahui bagaimana beberapa ketentuan kebijakan yang dicanangkan oleh Raffles sejak dari program land rent sampai menempatkan desa sebagai unit administrasi pemerintah, agar desa lebih terbuka, bebas dan produktif. Tetapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan ? Dapatkah Raffles berhasil mendorong rakyat pedesaan semakin produktif? Lakukan diskusi dengan anggota kelompok. Kamu dapat membaca buku-buku sejarah yang sudah ada. Raffles memang orang yang berpandangan maju. Dia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan menghadapi bermacam-macam kendala. Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah, pengawasan pemerintah kurang, dalam mengatur rakyat peran kepala desa dan bupati lebih kuat dari pada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan dan juga monopoli masih juga dilaksanakan. Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan ataupun jembatan, dan melaksanakan monopoli garam. Secara umum Raffles boleh dikatakan kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Pemerintah Inggris tidak memperoleh keuntungan yang berarti. Sementara rakyat juga tetap menderita. » Masih ada ide dan temuan yang monumental dari Raffles yang ada di Indonesia. Yang satu ada di Bogor dan satu lagi ditemukan di Sumatera. Nah, apa itu? 3. Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya sudah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris wajib mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda. a. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang terdiri dari tiga orang, yakni Cornelis Theodorus Elout ketua, Arnold Ardiaan Buyskes anggota, dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen anggota. Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk negeri jajahan Regerings Reglement pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang itu menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan harapan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp. Berbekal ketentuan dalam undang-undang itu ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles. Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816. Ketika melihat kenyataan di lapangan, Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian. Kas negara di Belanda dalam keadaan menipis. Mereka sadar bahwa tugas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi baik di Tanah Jajahan atau di Negeri Induk. Sementara itu perdebatan antar kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan untuk negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Van der Capellen lalu ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Dia ingin melanjutkan strategi jalan tengah. Tetapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapus peran penguasa tradisional bupati dan para penguasa setempat. Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies. Dia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil sebab rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barang- barang yang diekspor. Yang terjadi justru impor lebih besar dibandingkan ekspor. Tentu ini sangat merugikan untuk pemerintah Belanda. Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas negara di negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang di tanah jajahan. Sebagai contoh Perang Diponegoro yang baru berjalan satu tahun sudah menguras dana yang luar biasa, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin diperberat dengan adanya pemisahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang. b. Sistem Tanam Paksa Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melakukan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan untuk negeri induk. Seperti dikatakan Baud, Jawa adalah “gabus tempat Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa dilihat sebagai sapi perahan. Konsep Bosch itulah yang lalu dikenal dengan Cultuurstelsel Tanam Paksa. Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu prakiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih sampai juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk mendapat tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. Dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Ketentuan Tanam Paksa Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan prakiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program Tanam Paksa. Secara umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat lalu diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara Staatsblad Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut. Penduduk menyediakan sebagian dari Belanda, Mooi Indie dan tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Nasionalisme, 2009. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang wajib dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melaksanakan pengawasan secara umum. Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun. Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan-ketentuan itu di atas, tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan keberatan-keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini maknanya ketentuan Tanam Paksa itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaksanaan Tanam Paksa Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem Tanam Paksa wajib menggunakan organisasi desa. Oleh sebab itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong atau gugur gunung, adalah usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh sebab posisi yang begitu penting itu maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja. » Mencermati beberapa ketentuan yang tertulis, peratuan Tanam Paksa itu memang tidak begitu memberatkan rakyat. Tetapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Coba lakukan penilaian secara kritis dan diskusikan dengan anggota kelompokmu, bagaimana realisasi dan pelaksanaan Tanam Paksa, yang dikatakan banyak penyelewengan itu. Yang jelas pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini sudah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan lalu timbul bahaya kelaparan dan kematian di bermacam-macam daerah. Misalnya di Cirebon 1843 - 1844, di Demak tahun 1849 dan Grobogan pada tahun 1850. Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda sudah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda sudah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama manusia. Memang wajib diakui beberapa manfaat adanya Tanam Paksa, misalnya, diperkenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya bermacam-macam saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak. c. Sistem usaha swasta Nah, kalian sudah belajar mengenai sejarah Tanam Paksa. Kamu juga mengetahui bermacam-macam macam jenis tanaman yang dikembangkan pada masa Tanam Paksa. Apakah jenis tanaman di masa Tanam Paksa itu pada masa sekarang masih ada yang menjadi komoditas primadona pertanian dan perkebunan di Indonesia? Coba kalian cari komoditas Tanam Paksa itu yang saat ini masih menjadi andalan ekspor Indonesia. Carilah data negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor komoditas tersebut! Pelaksanaan Tanam Paksa memang sudah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari Tanam Paksa sudah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal ini sudah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh sebab itu, mulai muncul perdebatan mengenai pelaksanaan Tanam Paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik jelek dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro dan kontra tentang pelaksanaan Tanam Paksa. Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju sebab Tanam Paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM Nederlansche Handel Matschappij, yang mendukung pelaksanaan Tanam Paksa sebab mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan pada penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Nederlansche Handel Matschappij perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang peran penting dalam mengembangkan perdagangan Belanda-Indonesia. Mengapa kaum konservatif dan pegawai pemerintah mendukung dilanjutkannya Tanam Paksa sementara kaum liberal menolak Tanam Paksa? Coba lakukan telaah kritis mengenai hal itu ! » Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh sebab itu, tahun 1850 Pemerintah mulai bimbang. Apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen Staten Generaal. Parlemen mempunyai peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pelindung warga, mengatur tegaknya hukum, dan membangun fasilitas prasarana agar semua aktivitas masyarakat berjalan lancar. Berdasarkan uraian yang ada cobalah tuliskan apa latar belakang penerapan sistem politik ekonomi liberal. Bagaimana pelaksanaannya? Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal itu didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor Kontrak-kontrak Gula tulisan Frans van de Pute. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa. Penolakan terhadap Tanam Paksa sudah menjadi pendapat umum. Oleh sebab itu, secara berangsur- angsur Tanam Paksa mulai dihapus dan mulai Sumber Max Havelaar, 2013. diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga disorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai imbangannya Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia. Penetapan pelaksanan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda sudah mengeluarkan bermacam-macam ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara Comptabiliet Wet. Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda wajib diketahui dan disahkan oleh Parlemen. Undang-undang Gula Suiker Wet. Undang-undang ini antara lain mengatur mengenai monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Undang-undang Agraria Agrarische Wet pada tahun 1870. Undang- Undang ini mengatur mengenai prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain a. Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanah- tanah hutan, pegunungan dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah atau tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa-menyewa tanah ini wajib didaftarkan kepada pemerintah. Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh sebab itu, mulailah era imperialisme modern. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Tanah jajahan berfungsi sebagai 1 tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa, dan tempat penanaman modal asing, 2 tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, 3 penyedia tenaga kerja yang murah. Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal ini semua dimaksudkan untuk menolong kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar. Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19. Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli sudah memprakarsai pembangunan jalan kereta api. Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerah- daerah yang sudah dikuasai dan yang akan dikuasai, misalnya Aceh. Oleh karena itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatra ini, juga berdasarkan pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api juga dibangun untuk kepentingan pertambangan, seperti di daerah pertambangan batu bara di Sumatra Barat. Di samping angkutan darat, angkutan laut juga mengalami peningkatan. Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatra Timur, dan Pelabuhan Emmahaven Teluk Bayur di Padang. Jalur laut ini semakin ramai dan efisien terutama setelah adanya pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. Bagi rakyat Bumiputera pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng dan sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih wajib membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran sebab terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional, seperti dokar, gerobak juga semakin terpinggirkan. Dengan demikian rakyat tetap hidup menderita. Nah, kalian sudah mempelajari sistem politik ekonomi liberal. Coba bagaimana pelaksanaan politik ekonomi liberal itu di Hindia Belanda, bagaimana akibatnya untuk rakyat? Coba buat komparasi antara pelaksanaan Tanam Paksa dan penerapan ekonomi liberal di Indonesia! Apa penilaianmu pada dua model politik penjajahan itu? d. Perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Seperti halnya agama Hindu, Buddha dan Islam, penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Aktivitas pelayaran dan perdagangan saat itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Dalam kenyataannya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang di bermacam-macam daerah. Bahkan di daerah Indonesia bagian Timur seperti di Papua, daerah Minahasa, Timor, Nusa Tenggara Timur, juga daerah Tapanuli di Sumatera, agama Kristen menjadi mayoritas. Kemudian bagaimana proses masuknya agama Kristen itu ke Indonesia?. Mengenai proses masuknya agama Kristen ke Indonesia ini dapat dikatakan dalam dua gelombang atau dua kurun waktu. Pertama dikatakan bahwa agama Kristen masuk di Indonesia sudah sejak zaman kuno. Menurut Cosmas Indicopleustes dalam bukunya Topographica Christiana, diceritakan bahwa pada abad ke-6 sudah ada komunitas Kristiani di India Selatan, di pantai Malabar, dan Sri Lanka. Dari Malabar itu agama Kristen menyebar ke berbagai daerah. Pada tahun 650 agama Kristen sudah mulai berkembang di Kedah Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Pada abad ke-9 Kedah berkembang menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai di jalur pelayaran yang menghubungkan India-Aceh-Barus- Nias-melalui Selat Sunda-Laut Jawa dan terus ke Cina. Jalur inilah yang disebut sebagai jalur penyebaran agama Kristen dari India ke Nusantara. Diberitakan bahwa agama Kristen kemudian mulai tumbuh di Barus Fansur. Di daerah ini terdapat gereja yang dikenal dengan Gereja Bunda Perawan Murni Maria. Disebutkan juga bahwa di Lobu Tua dekat Kota Barus terdapat desa tua yang dinamakan “Desa Janji Mariah”. Dari uraian itu dapat dijelaskan bahwa agama Kristen Katolik dan Protestan masuk dengan cara damai melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Agama ini tumbuh di daerah-daerah pantai di Semenanjung Malaya dan juga pantai barat di Sumatera. Penganut agama Kristen hidup di kota-kota pelabuhan sambil beraktivitas sebagai pedagang. Mereka kemudian juga membangun pemukiman di daerah itu. Periode selanjutnya, penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia pada abad ke-16. Kedatangan bangsa-bangsa Barat itu semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik selanjutnya disebut Katolik. Orang- orang Belanda membawa agama Kristen Protestan selanjutnya disebut Kristen. Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa pada abad ke-16 sudah terjadi penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Oleh sebab itu, periode ini sering disebut The Age of Discovery. Kegiatan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru itu dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyannya; gold, glory, dan gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu maka penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Setelah menguasai Malaka tahun 1511 Portugis lalu meluaskan eksploitasi ke Kepulauan Maluku dengan maksud memburu rempah-rempah. Pada tahun 1512 pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu di Pulau Ambon Kepulauan Maluku. Pada saat itu perdagangan di Kepulauan Igis ramai. Melalui kegiatan peradagangan ini pula Islam sudah berkembang di Maluku. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katholik. Berkembanglah agama Katolik di beberapa daerah di Kepulauan Maluku. Para penyiar agama Katolik diawali oleh para pastor dalam bahasa Portugis, padre yang berarti imam. Pastor yang terkenal saat itu adalah Pastor Fransiscus Xaverius SJ dari ordo Yesuit. Dia aktif mengunjungi desa-desa di sepanjang Pantai Leitimor, Kepulauan Lease, Pulau Ternate, Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai. Usaha penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Kemudian di Nusa Tenggara Timur seperti Flores, Solor, dan Timor agama Katolik berkembang tidak terputus sampai sekarang. Berikutnya juga berkembang agama Kristen di Kepulauan Maluku terutama setelah VOC menguasai Ambon. Pada saat itu para zendeling aktif menyebarkan agama baru ini dengan semangat piesme, yaitu menekankan pertobatan orang-orang Kristen. Penyebaran agama Kristen ini juga semakin intensif saat Raffles berkuasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang pesat di Indonesia bagian timur. Agama Katholik juga berkembang di Minahasa setelah Portugis singgah di tempat itu pada abad ke-16. Penyebaran agama Katholik di daerah Minahasa dipimpin oleh pastor Diogo de Magelhaens dan Pedro de Mascarenhas. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1563, yang dapat dikatakan sebagai tahun masuknya agama Katolik pada ekspedisi itu sejumlah rakyat dan raja menyatakan masuk agama Katolik dan dibabtis. Misalnya Raja Babontehu bersama rakyatnya sudah dibabtis oleh Magelhaens. Agama Kristen juga masuk dan berkembang di tanah Minahasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah Timur Kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara dan tanah Batak di Sumatera. Singkatnya agama Katholik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Batavia dan Jawa pada umumnya. Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa. KESIMPULAN Coba lakukan pengamatan dan buatlah cerita tentang perkembangan agama Katolik atau Kristen di daerahmu. Jika di lingkunganmu ada gereja, kalian bisa menanyakan kepada pengurus gereja, kapan gereja itu didirikan, bagaimana dengan perkembangan umat Kristiani di daerah itu? Nah, itu semua tentu adalah kekayaan bangsa Indonesia, yang memiliki beragam agama dan bangunan suci masing-masing. Oleh karena itu, kita wajib saling menghormati dan menghargai demi kejayaan bersama bangsa Indonesia. Periode kemaharajaan kolonialisme dan imperialisme dapat dipahami melalui dua fase fase keserakahan atau kezaliman kongsi dagang dan fase dominasi pemerintahan kolonial. VOC yang bermula sebagai kongsi dagang untuk mencari keuntungan, kemudian berkembang menjadi kekuatan monopoli dan intervensi di bidang politik dan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. VOC akhirnya bubar sebab problem manajemen, utang dan korupsi. 4. Pemerintahan Komisaris Jenderal yang mengawali dominasi pemerintahan kolonial Belanda mengambil kebijakan jalan tengah. Pelaksanaan Tanam Paksa di bawahVan den Bosch sudah membawa penderitaan rakyat Indonesia yang kepanjangan. Sistem usaha swasta Belanda sudah berhasil mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia, sementara rakyat tetap menderita. Seiring dengan datangnya bangsa Barat juga sudah berakibat pada perkembangan agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Indonesia. Sumber Sejarah Indonesia kelas XI / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan HindiaBelanda. Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Perlawanan terhadap penjajahan pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hindia-Belanda Indonesia pada abad ke-17 dan 18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda bahasa Belanda Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Monopoli perdagangan dan mencampuri urusan dalam kerajaan menyebabkan perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan tersebut belum dapat mengusir penjajah, namun membangkitkan semangat anti penjajahan. 1. Perang TondanoBambang Setiaji Perang Tondano I Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang. Karena kedatangan VOC, hubungan Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu. Waktu itu VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Simon Cos mendapat kepercayaan dari Batavia untuk me. Simon Cos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makasar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Kemudian VOC melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan mendesak rakyat Minahasa, yaitu dengan membendung Sungai Temberan. Karena ulah VOC ini, rakyat Minahasa memindah tempat tinggal mereka ke Danau Tondano, dengan rumah apung. Karena tempat tinggal mereka, sebelumnya terenam air dari Sungai Temberan. VOC tidak mau mengalah dan mengepung seluruh kekuatan Minahasa yang berpusat di Danau Tondano dan Gubernur Simon Cos mengeluarkan ultimatum yang isinya merugikan rakyat Minahasa. Tetapi rakyat Minahasa hanya bergeming dan tidak setuju. Akhirnya VOC kembali bersama pasukannya ke Manado. Setelah itu rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk, tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa mereka kemudian mendekati VOC untuk membeli hasil-hasil pertaniannya. Dan mereka berpindah tempat ke Minawanua ibu negeri. Perang Tondano II Perang ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Daendels yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris, memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pasukan ditambah dengan orang pribumi. Tetapi pada umumnya rakyat Minahasa tidak setuju, dan para ukung Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik mulai meninggalkan rumah mereka dan mulai melawan Pemerintah kolonia yang berpusat di Tondano, Minawanua. Salah seorang pemimpin yaitu Ukung Lonto Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman pemuda Minahasa ke Jawa. Tanggal 23 Oktober 1808 pertempuran mulai berkobar. Belanda menyerang Tondano habis-habisan, bahkan di kampung tersebut seperti tidak ada kehidupan. Namun Belanda salah, dari kampung tersebut rakyat menyerang dengan hebatnya. Dan pasukan Belanda mundur, tetapi karena sungai Temberan meluap akibat ulahnya sendiri, mereka akhirnya kesulitan untuk keluar. Meskipun Perang Tondano II ini sangat lama. Namun dengan kekuatan yang ada para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya pada tanggal 4-5 Agustus 1809 Benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati dari pada menyerah. Nilai patriotnya adalah memilih mati dari pada menyerah dan pantang menyerang. 2. Pattimura Angkat SenjataBambang Setiaji Pada masa Pemerintahan Rafles, aktivitas perdagangan di Maluku mudah berkembang dan damai. Kerja rodi mulai dikurangi. Tetapi ketika Nusantara jatuh ditangan Belanda, monopoli perdagangan mulai diperketat. Dan tindakan yang dilakukan Belanda sangat merugikan rakyat Maluku. Pemimpin Saparua tidak bisa menentang tindakan Belanda. Oleh karena itu rakyat Maluku kecewa dan mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia untuk melawan Belanda. Kepemimpinan dipercayakan kepada Kapten Pattimura. Perlawanan mulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di Pelabuhan. pihak para pejuang selain Pattimura juga tampil tokoh-tokoh seperti Christina Martha Tiahahu, Thomas Pattiwwail, dan Lucas Latumahina. Para pejuang Maluku dengan sekuat tenaga mengepung Benteng Duurstede dan berhasil menguasai Benteng Duurstede. Meskipun Belanda mendatangkan bantuan, tetapi mereka tetap kewalahan dalam menghadapi rakyat Maluku. Kemudian diadakan perundingan tetapi tidak ada kesepakatan. Karena perlawanan Pattimura diluar Benteng, maka Benteng Duurstede dikuasai kembali oleh Belanda. Christina Martha Tiahahu mendengar bahwa pembantu Pattimura tertangkap, sehingga ia marah dan melakukan serangan gerilya. Beberapa bulan Pattimura dan Christina Martha Tiahahu serta pahlawan yang lain juga tertangkap dan dibuang ke Jawa. Dan berakhirlah perlawanan Pattimura. Nilai patriotnya adalah selalu berusaha meskipun dalam kesulitan apapun. 3. Perang Padri Dwi Wulandari Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 – 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam yang sedang konflik dengan kaum Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum Adat. Adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum Adat telah menjadi pintu masuk bagi campur tangan Belanda. Penyebab perang ini adalah • Bermula pertentangan antara kaum Padri & kaum Adat, dan Belanda ikut campur dalam urusan ini. • Masyarakat Minangkabau perilakunya sudah menyimpang dari ajaran Islam. • Gerakan pembaruan & pemurnian pelaksanaan ajaran Islam yang dilakukan oleh kaum Padri. • Tindakan Belanda yang ditentang keras oleh kaum Padri. • Makin kuatnya perebutan antar willayah. Tokoh yang terlibat dalam perang ini diantaranya Tuanku Kota Tua, Tuanku Nan Renceh, Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Prabang, James Du Puy, Tuanku Suruaso, Tuanku Pasaman, Kapten Goffinet, Peto Syarif/Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Mensiangan, Kolonel De Stuers, Sulaiman Aljufri, Gilafary, Jacob Elout, Tuanku Nan Cerdik, & Van Den Bosch. Serangan dimulai oleh kaum Padri yang menyerang pos-pos & pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda, seperti Simawang, Soli Air, Sipinang &ll. Pasukan Padri dalam melakukan serangan menggunakan senjata-senjata tradisional. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan ± pasukan untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangan dari Lintau & Tuanku Nan Ranceh memimpin pasukan di Baso. Kemudian Belanda kewalahan dan mengambil strategi damai dengan perjanjian Padang, yang isinya 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batusangkar, Saruaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukittinggi dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan 4. Secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Tindakan kaum Padri yang memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam & Bukittinggi dijadikann Belanda di bawah Gilavry untuk menyerang Koto Tuo di Ampek Angkek, serta membangun benteng pertahanan dari Ampang Gadang sampai ke Biaro. Kemudian Gilavry digantikan oleh Jacob Elout, Elout mendapatkan perintah dari Van den Bosch untuk melaksanakan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Karenan bantuan 2 orang kaum Padri yang berkhianat dengan menunjukkan jalan menujukkan Benteng Marapalam, pada Agustus 1831 Belanda dapat menguasai Benteng jatuhnya benteng ini maka beberapa nagari di sekitarnya ikut menyerah. Dengan kebijakan baru itu beberapa tokoh Padri dikontak oleh Belanda dalam rangka mencapai perdamaian. Setelah kekuatan pasukan Tuanku Nan Cerdik dapat dihancurkan, pertahanan terakhir perjuangan kaum Padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Tahun 1834 Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai sudah diblokade oleh tentara Belanda. Satu per satu pemimpin Padri dapat ditangkap. Hal ini jelas dapat memperlemah pertahanan pasukan Padri. Namun di bawah komando Imam Bonjol mereka terus berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Minangkabau. Bulan Oktober 1837, secara ketat Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak. Pada tanggal 25 Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Pasukan yang dapat meloloskan diri melanjutkan perang gerilya di hutan-hutan Sumatera Barat. Imam Bonjol sendiri kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Tanggal 19 Januari 1839 ia dibuang ke Ambon dan tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggalnya pada tanggal 6 November 1864. Dampak yang ditimbulkan dari perang ini adalah • Prajurit gugur sebanyak 350 orang pada pergerakan Tuanku Pasaman. • Jatuhnya wilayah Sumatra Barat ke tangan Belanda. • Tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol. Perang ini menyisakan sisa-sisa peninggalan yaitu Benteng Fort de kock di Bukittinggi. Niali-nilai patriotism yang dapat diambil adalah • Senantiasa mempertahankan hak walaupun harus dengan nyawa sebagai taruhannya. • Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang yang tokoh yang patut diteladani karena perjuangannya. 4. Perang DiponegoroDwi Wulandari Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Beberapa penyebab terjadinya peperangan ini adalah • Intervensi pemerintah colonial terhadap pemerintahan local tidak jarang mempertajam konflik yang sudah ada & dapat melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. • Masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya timur. • Insiden anjirpatok. • Sewa tanah sawah & penduduknya sekaligus. • Adanya jurang pemisah antara rakyat dengan punggawa kerajaan & perbedaan status social antara pribumu dengan kaum colonial membuat Pangeran Diponegoro turun tangan. Tokoh-tokoh yang terlibat diantaranya • Pangeran Diponegoro/Raden Mas Ontowiryo • Smissaert • Patih Danurejo • Pangeran Adinegoro • Pangeran Suryokusumo & Tumenggung Reksoprojo • Kiai Hasan Besari • Pangeran Abubakar • Pangeran Muhammad • Pangeran Adisuryo dan Pangeran Somonegoro • Pangeran Joyokusumo &ll Peperangan ini terjadi di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Upaya yang dilakukan adalah 1. Membagi 16 mandala perang Yogyakarta dan sekitarnya di bawah komando Pangeran Adinegoro adik Diponegoro diangkat sebagai patih dengan gelar Suryenglogo. Bagelen diserahkan kepada Pangeran Suryokusumo dan Tumenggung Reksoprojo. Perlawanan di daerah Kedu diserahkan kepada Kiai Muhammad Anfal dan Mulyosentiko. Bahkan di daerah Kedu Pangeran Diponegoro juga mengutus Kiai Hasan Besari mengobarkan Perang Sabil untuk memperkuat pasukan yang telah ada. Pangeran Abubakar didampingi Pangeran Muhammad memimpin perlawanan di Lowanu. Perlawanan di Kulon Progo diserahkan kepada Pangeran Adisuryo dan Pangeran Somonegoro. Yogyakarta bagian utara dipimpin oleh Pangeran Joyokusumo. Yogyakarta bagian timur diserahkan kepada Suryonegoro, Somodiningrat, dan Suronegoro. Perlawanan di Gunung Kidul dipimpin oleh Pangeran Singosari. Daerah Plered dipimpin oleh Kertopengalasan. Daerah Pajang diserahkan kepada Warsokusumo dan Mertoloyo, dan daerah Sukowati dipimpin oleh Tumenggung Kertodirjo dan Mangunnegoro. Gowong dipimpin oleh Tumenggung Gajah Pernolo. Langon dipimpin oleh Pangeran Notobroto Projo. Serang dipimpin oleh Pangeran Serang. 2. Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang kejam & tidak mengenal peri kemanusiaan. 3. Pertempuran sengit antara Pangeran Diponegoro & Belanda karena insiden Anjir membuat bumi Tegalreja hangus, kemudian Pangeran Diponegoro & pasukan menyingkir ke Bukit Selarong. 4. Menyiapkan beberapa tempat untuk markas komando cadangan & menyusun langkah di Selarong. 5. Pada pertempuran di Selarong Pangeran Diponegoro sebagai pucuk pimpinan didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Ali Basuah Sentot Prawirodirojo sebagai panglima muda, & Kiai Mojo sebagai muridnya. Dampak yang ditimbulkan adalah petani tidak dapat mengembangkan hidup dengan pertaniannya karena menjadi korban kerja paksa, kerja paksa juga membuat para petani menderita & rakyat masih dikenakan pajak tanah, sering adanya kekacauan karena perbedaan status social. Peninggalan dari peperangan ini adalah Gua Selarong, yaitu goa yang sebagai bukti terjadinya peperangan Diponegoro. Nilai-nilai patriotism o Pangeran Diponegoro adalah seorang pemimpin yang tidak individualis, melainkan Pangeran Diponegoro sangat memperhatikan keselamatan anggota keluarga beserta anak buahnya. 5. PERLAWANAN DI BALIBALIEnik Muryanti TOKOH • Gubernur Jendral Daendles • Granpre Moliere • Huskus Koopman • Raja Bandung • Raja Karngsem • Raja Buleleng • Raja Klungkung • Raja Bandung • Raja Tabanan • Gusti Ngurah Made Karangasem • I Gusti Ktut Jelantik • J. Van Swieten • Letkol Sutherland Benteng Jagaraga • Jero Jempiring PENYEBAB Perkembangan dominasi Belanda dengan rakyat Blai sehingga terjadi perlawanan yang disebut dengan perang Hindia Belanda tidak menyetujui masa pemerintahan Belanda mengirimkan 2 utusan untuk mengatasi kendala yng terjadi lalu muncullah perjanjian dengan raja-raja di pun dapat menerima perjanjian yang diberikan oleh Belanda. UPAYA Raja dan para pejuang menipu daya Belanda dengan menyetujui pertandingan. Dengan itu raja memperkuat pasukkannya dengan membangun Benteng Jagaraga dan Rakyat mempertahankanHukum Twang Karang. Hal ityu menimbukan amarah bagi Belanda lalu Belanda mengeluarkan ultimatum kepada Raja-raja agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan perjanjian tersebut. Dengan itu Belanda mendatangkan pasukkannya untuk menyerang Bali. Dibawah tangan Ktut Jelantik dan istrinya di Bali banyak pasukkan Belanda yang tewas dan luka-luka, akhirnya Belanda ditarik mundur. DAMPAK Dengan kekalahan itu Belanda selang beberapa hari mendatangkan lebih banyak pasukan untuk melakukan pembalasan. Runtuhlah Benteng Jagaraga sebagai pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ktut Jelantik maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda dengan di susul Kerajaan kerjaan yang lain. SIFAT PATRIOTISME Ktut Jelantik adalah seseorang yang semangat berjuang,Pantang menyerah, Rela berrkorban untuk mempertahankan Bali dari tangan Belanda. 6. PERANG BANJARBANJARMASIN, KALIMANTANEnik Muryanti TOKOH • Sultan Sulaiman • Sultan Adam • Abdul Rakhman • Pnageran Hidayatullah • Pangeran Tmjidillah • Prabu Anom • Graaf Von Bentheim Teklenburg • Penghulu Abdulgani • Aling Panembahan Muning • Pangeran Antasari • Sultan Pasir • Tumenggung Surapati • Sultan Kuning PENYEBAB Pengaruh politik Belanda di Kerajaan Banjar yang merupakan hasil dari bantuan yang diberikan Belanda kepada Sultan Banjar. Pada tahun1817 terjadi perjanjian antara Sultan BanjarSultan Sulaimandengan pemerintahan Hindia ini menyatakan bahwa kerajaan Banjar adalah milik tahta terjadi pada pemerintahan Pangeran ia wafat ia berwasiat bahwa yang berhak menggantikannya adalah Pangeran Belanda menghendaki Pangeran Tamjillah yang menjadikan karena ia sangat cocok dengan lain yang tidak diperhitungkan Belanda adalah Pangeran Antasari. Dengan inilah Belanda mengangkat Pangeran Tmjillah sebagai Sultan / Raja dan Pangeran Hiadayat sebagai mangkubuminya. UPAYA Belanda meminta Pangeran Hidayatullah untuk bergabung ia memilih tetap bersama Pnageran Antasari mengirim pasukan untuk menyerbi pos-pos Belanda di Martapura. Pangeran Antasari banyak dukungan dipara ulama dan penggawa kerajaan untuk menyerang satu pasukan dari Antasari berhasil menenggelamkan kapal Belanda dan merampas senjata dikapal pun semakin meluas dan menjadi 3 lokasi Ykni sekitar Benua Lima dipimpin oleh Tumenggung Jalil,Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman,serta di sepanjangSungai Barito dipimpin oleh Pangeran sengit terjadi banyak mengeluarkann korban, 9 orang serdadu Belanda pun memperbanyak Lehman dan pra pemimpin lainnya melakukan perundingan dengan tokh-tokoh pejuang perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang berisi Perang Banjar menolak penawaran berunding dengan merumuskan beberapa siasat pertemuan itu semau hadirmengangkat sumpah untuk mengusir semua pemimpin-pemimpin berkobar diberbagai tempat untuk menghancurkan Hiadayatullah dibantu dengan pasukan Demang Lehman . DAMPAK Terjadilah pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Hidayatullah lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman menarik mundur pasukannya,Kemudian ia bersembunyi dihutan. Nmaun Belanda masih terus mencarinya. Akhirnya pada tanggal 28 Februari 1826 Hidayatullahdi tangkap kemudian ia diasingkan ke Cianjur,Jawa Barat. 7. Aceh BerjihadMuhammad Nasukha Kedaulatan yang mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda telah berimbas ke Aceh sehingga melahirkan Perang aceh, perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajah pada tahun 1873 – 1912. Pada tanggal 17 Maret 1824 tejadi Traktat London yang isinya antara lain adalah bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahanya di Kepulaun Nusantara, tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Namun Belanda terus berusaha untuk menguasai Aceh. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, sultan Ismail yang dikenal dengan Traktat siak. Isinya antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Artinya daerah yang berada di bawah pengaruh Siak menjadi berada di bawah dominasi Belanda. Perkembangan politik yang semakin menohok Kesultanan Aceh adalah ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871 yang isinya inggris member kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaanya di seluruh Sumatera. Pada tanggal 26 Maret 1873 terjadilah perang antar Aceh dengan Belanda. Pasukan Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud membangun benteng disepanjang pantai Aceh Besar. Jumlah pasukan juga ditingkatkan. Senjata dari luar juga berhasil dimasukkan. Dalam Aceh berjihad terjadi banyak pertempuran. Ada banyak tokoh yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Antara lain Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Cut Nyak Mutia, Tengku Cik Di Tiro. Mereka semua tewas dalam pertempuran. 8. Perang BatakMuhammad Nasukha Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini disertai penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Si Singamangaraja XII, karena dikhawatirkan akan agama Kristen akan menghilngkan tatanan tradisional dan kesatuan negeri yang telah ada secara turun temurun. Terjadilah pengusian para zending bahkan penterbuan dan pembakaran pos – pos xending di Silindung. Kejadia ini telah menimbulkan kemarahan Belanda. Pada tanggal 8 Januari 1878 Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silindung. Pecahlah perang Batak. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Si Singamangaraja XII dengan pasukanya berusaha sekuat tenaga tetapi masih gagal dan akhirnya terpaksa mundur. Akibatnya pertempuran malah merebet ke daerah lain. Kemudian Belanda menyerang ke benteng dan istana kerajaan Si Singamangaraja. Dan benteng tersebut berhasil diduduki Belanda. Pada tahun 1889 Si Singamangaraja XII kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda di Huta Puong. Tetapi Huta Puong juga jatuh ke tangan Belanda. Si Singamangaraja XII kemudian membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907 Si Singamngaraja XII tewas dalam pertempuran begitu juga dengan putrinya Lopian dan putranya Sutan Nagari & Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak. SMK NEGERI 1 TENGARAN XIRPL1 Dibuat oleh -Bambang Setiaji -Dwi Wulandari -Enik Muryanti -Muhammad Nasukha Mengevaluasipenjajahan pemerintah hindia belanda. SEPANYOL DI FILIPINA. M1(3) PENJAJAHAN 9Mengevaluasi Perang Melawan Penjajahan Kolonial Hindia Belanda. ON 2 IPS kelas 8 38 | Social Studies Quiz - Quizizz. MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XI BAB II C.PERLAWANAN BANGSA INDONESIA TERHADAP PENJAJAHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA - KOMPAS BELAJAR. Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan
11 Sikap represif Pemerintah Hindia Belanda menyebabkan organisasi pergerakan Indonesia bersikap . 12. Kata lain dari ikrar adalah . 13. Salah satu faktor kegagalan perjuangan bangsa lndonesia adalah Belanda menerapkan politik 14. Perbaiki kata-kata berikut Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe .
Berikutini terdapat beberapa perang melawan penjajahan kolonial hindia belanda, yaitu sebagai berikut: Perang Tondano "Perang Tando yang terjadi pada 1808-1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad XIX.
Asettanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. besar dapat disimpulkan adalah untuk mengatasi kekosongan kas negara Belanda Selama masa antara tahun 1816 dan 1830 pemerintah Belanda gagal dalam usahanya untuk mempraktekkan gagasan-gagasan EQOLb.